SIWALIMA.id > Berita
Online | Selasa, 17 November 2026 pukul 16:41 WIT
Wagub Akui Pelayanan Kesehatan Terkendala Anggaran Daerah

AMBON, Siwalima.id - Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath mengatakan, pelayanan kesehatan di daerah masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran pada pemerintah daerah. 

Kondisi ini kata wagub, harus mendorong pemerintah pusat agar kebijakan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia harus memperhatikan karakteristik geografis serta kebutuhan masing-masing daerah, terutama wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Wagub bilang, pendekatan pelayanan kesehatan yang diterapkan secara seragam belum tentu dapat menjawab tantangan daerah kepulauan seperti Maluku, sebab pemerataan pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan tenaga medis, tetapi juga harus didukung ekosistem transportasi, infrastruktur jalan, serta aksesibilitas antar pulau.

“Pelayanan kesehatan bagi daerah kepulauan dan daerah 3T harus berbeda. Tidak bisa digeneralisasi karena pelayanan kesehatan itu tidak berdiri sendiri, harus ada ekosistemnya seperti transportasi, jalan dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya,” ucap wagub.

Ia mengaku, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan menjadi salah satu faktor yang mendorong semakin banyaknya masyarakat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah memberikan manfaat nyata khususnya bagi masyarakat yang menghadapi biaya pengobatan cukup besar.

Namun untuk memastikan pelayanan kesehatan berbasis JKN berjalan optimal dan dirasakan masyarakat khususnya di wilayah 3T, tentu membutuhkan kebijakan yang berbeda dengan daerah kontinental lain.

"Pembiayaan kesehatan tidak hanya menyangkut kepesertaan BPJS, tetapi juga mencakup berbagai fasilitas dan kebutuhan pelayanan yang harus didukung pemerintah daerah. Tapi memang keterbatasan anggaran turut dirasakan fasilitas pelayanan kesehatan di Maluku, bahkan, sekitar dua bulan sebelumnya saya menerima laporan dari Kadis Kesehatan dan Direktur RSUD terkait kesulitan pembiayaan pelayanan kesehatan," beber wagub.

Selain persoalan pembiayaan, ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian sarana transportasi rujukan medis dengan kondisi geografis wilayah kepulauan artinya bantuan transportasi yang diberikan pemerintah pusat perlu mempertimbangkan ketersediaan bahan bakar, kondisi perairan, serta karakteristik wilayah tempat fasilitas digunakan.

Apalagi, berdasarkan pengalaman ada sejumlah bantuan kapal dengan mesin berteknologi tinggi justru tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan bahan bakar di wilayah tujuan. Pemerintah juga didorong membuka ruang untuk mengadopsi model transportasi dari negara lain yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan sehingga dapat melayani masyarakat.

“Model kapal ini dapat menjadi salah satu alternatif transportasi rujukan bagi masyarakat di pulau-pulau yang belum memiliki fasilitas pelabuhan memadai agar penanganan pasien yang membutuhkan pertolongan medis dapat dilakukan lebih cepat tanpa sepenuhnya bergantung pada ketersediaan dermaga,” kata wagub.

Karena itu, wagub minta perencanaan program kesehatan pemerintah pusat dapat melibatkan kebutuhan dan karakteristik daerah, sebab kebijakan yang dirancang berdasarkan kondisi wilayah kontinental tidak dapat diterapkan begitu saja di daerah kepulauan tanpa penyesuaian.

Ia berharap, berbagai masukan dari pemerintah daerah, khususnya wilayah kepulauan dan 3T dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional untuk memperkuat pemerataan akses dan keberlanjutan pelayanan kesehatan.

"Keberhasilan mewujudkan UHC bukan hanya diukur dari luasnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing," tandas wagub.(S-20)

BERITA TERKAIT