AMBON, Siwalima.id - Komisi Pemberantasan Korupsi menilai, semua daerah baik provinsi maupun kabupaten/Kota di Maluku masuk dalam daerah rawan korupsi.
Hal ini didasarkan pada hasil Survei Penilaian Integritas (SPI), dimana indeks integritas Provinsi Maluku berada di bawah 72,9 poin, sehingga masuk kategori rentan korupsi atau zona merah.
Walaupun SPI Maluku masuk zona merah, namun Pemerintah Provinsi Maluku berhasil masuk Zona Hijau atau Zona Terjaga dalam penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dari KPK.
Demikian dikatakan Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Maruli Tua Manurung usai mengumpulkan gubernur dan jajarannya di Lantai VII Kantor Gubernur, dalam rangka pencegahan korupsi, Selasa (17/11).
Ia menjelaskan, berdasarkan klasifikasi SPI, nilai 0 hingga 72,9 masuk kategori rentan korupsi atau zona merah. Nilai 73 hingga 77,9 berada pada kategori waspada atau zona kuning, sedangkan nilai 78 ke atas masuk kategori terjaga atau zona hijau.
"Secara umum, SPI Provinsi Maluku masih berada di area rentan korupsi, dibawah 72,9. Demikian juga dengan capaian Monitoring Center Survailance for Prevention (MCSP)," ungkap Maruli kepada wartawan usai pertemuan yang dilakoninya secara tertutup tersebut.
Kendati begitu, Maruli menyebut terjadi perbaikan indeks integritas pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024, namun tetap membutuhkan langkah pembenahan yang lebih signifikan dan konsisten.
Fokus pembenahan kedepan, perlu diarahkan pada tiga area utama MCSP yang dampaknya signifikan terhadap pelayanan publik dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Dari aspek perencanaan pembangunan dimana pembenahan harus difokuskan pada pekanisme pengajuan dan pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD baik dari sisi formal maupun substansi harus dibenahi.
Selanjutnya dari sisi belanja hibah, Maruli menegaskan pembenahan harus dilakukan agar proses penganggaran, penyaluran hingga pertanggung jawabannya mesti dilakukan agar sesuai ketentuan dan tepat sasaran sehingga mampu mendukung pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan.
"Belanja barang dan jasa yang membutuhkan evaluasi dan pengawasan aktif seluruh perangkat daerah untuk mencegah penyimpangan dalam proses pengadaan," tegasnya.
Menurutnya, DPRD juga memiliki peran penting melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran dalam mendukung upaya pencegahan korupsi.
KPK kata Maruli mengapresiasi komitmen Gubernur Maluku beserta jajaran yang telah menyepakati sejumlah langkah perbaikan signifikan, termasuk instruksi kepada Sekretaris Daerah dan seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK.
Bahkan, dalam berita acara rapat telah ditetapkan sejumlah tindak lanjut yang harus disampaikan kepada KPK paling lambat akhir Desember.
"Dalam jangka pendek, telah jadi komitmen untuk selambat-lambatnya akhir Desember harus ada yang dilaporkan ke KPK, tindaklanjut atas rekomendasi-rekomendasi tersebut," tegasnya.
Maruli berharap komitmen tersebut tidak berhenti pada kesepakatan dalam rapat, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata yang berdampak terhadap peningkatan integritas pemerintahan.
"Kalau hasil rapat koordinasi hari ini benar-benar konsisten dilaksanakan dan disupervisi langsung Bapak Gubernur, maka pada survei berikutnya tahun 2027 seharusnya ada perbaikan yang signifikan," tandasnya.(S-20)