SIWALIMA.id > Berita
Online | Selasa, 17 November 2026 pukul 19:39 WIT
Pemkot Upayakan Setiap Negeri Punya Raja Definitif

AMBON, Siwalima.id - Sebanyak tujuh negeri di Kota Ambon hingga kini belum memiliki raja definitif. 

Untuk itu, Pemkot Ambon terus berupaya dan mendorong penyelesaian persoalan adat di setiap negeri, agar proses penetapan serta pelantikan raja definitif dapat segera dilakukan.

Ketujuh negeri yang hingga kini belum miliki raja atau kepela pemerintahan negeri yang definitif yakni,  Negeri Passo, Soya, Seilale, Amahusu, Leihari, Hatalai dan Rumah Tiga.

Kabag Tata Pemerintahan Setkot Ambon, Florensia Matahelumual menjelaskan, proses penyelesaian persoalan tersebut masih terus diupayakan. Namun, pelaksanaannya bergantung pada mekanisme dan keputusan internal masing-masing mata rumah parentah.

Pasalnya, Pemkot Ambon tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi persoalan internal mata rumah parentah. Karena itu, penyelesaiannya harus dikembalikan kepada pihak-pihak yang miliki hak dan kewenangan sesuai ketentuan adat di masing-masing negeri.

“Kalau pemkot bisa intervensi, prosesnya bisa diselesaikan. Tapi pemkot tidak bisa intervensi, semuanya dikembalikan kepada mata rumah di masing-masing negeri," ungkap Matahelumual kepada Siwalima.id di Balai Kota, Selasa (17/11).

Meski demikian ia berharap, persoalan tersebut dapat menemukan titik terang sebelum akhir 2026. Pemerintah kota menargetkan setidaknya sudah ada negeri yang memasuki tahapan pelantikan raja definitif pada penghujung tahun ini.

“Harapan dari pemerintah kota, sebelum mengakhiri tahun ini ada negeri yang sudah bisa berproses untuk pelantikan raja definitifnya,” ucap Matahelumual

Di sisi lain lanjut Matahelumual, dua negeri yakni Hative Besar dan Tawiri dipastikan akan memiliki raja definitif pada tahun ini. Penyelesaian persoalan pemerintahan negeri, membutuhkan kesepahaman seluruh pihak yang berkepentingan, terutama mata rumah parentah.

Dengan demikian, proses penetapan dan pelantikan raja definitif dapat berjalan sesuai mekanisme adat dan ketentuan yang berlaku.

“Kepemimpinan definitif diharapkan mampu memperkuat penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di masing-masing negeri,” ujar Matahelumual.(S-30)

BERITA TERKAIT