AMBON, Siwalimanews – Universitas Pattimura kembali mengukuhkan tiga Guru Besar dalam Rapat Senat Terbuka Luar Biasa yang berlangsung, Kamis (22/5), di Gedung Rektorat Unpatti, Poka.

Pengukuhan kali ini me­libatkan tiga akademisi dari berbagai disiplin ilmu, yaitu Akuntansi Manaje­men, Oseanografi Biologi, dan Teknik Perkapalan.

Mereka adalah Prof. Dr. Christina Sososutiksno, SE., M.Si., Akt., CA, diku­kuh­kan sebagai Guru Besar da­lam ranting ilmu/Kepa­karan Akuntansi Manaje­men/Keprilakuan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Prof Christina dalam pidato il­miahnya yang berjudul “Behavioral Managerial Earnings Management (B-MEM): Gagasan Baru dalam Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan”.

Sementara itu, Prof. Ir. Irma Kesaulya, MSc., Ph.D., dikukuhkan dalam ranting ilmu/kepaparan Oseanografi Biologi pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Dalam pidato ilmiahnya berjudul “Peranan Fitoplankton sebagai Penentu Kesuburan Perairan untuk Menunjang Usaha Perikanan Keberlanjutan di Provinsi Maluku”.

Prof. Dr. Richard Benny Luhulima dikukuhkan dalam ranting ilmu/kepaparan Teknik Kelautan dan Ilmu Kelauatan pada Fakultas Teknik Unpatti, mengangkat topik “Adaptasi dan Inovasi: Menjawab Kebutuhan Transportasi Laut di Kepulauan Indonesia yang Ramah Lingkungan”.

Prof. Dr. Christina dalam pidato pengukuhannya mengemukakan ide-ide inovatif yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keua­ngan, serta dampak dari praktik manajemen laba yang seringkali mengaburkan kondisi ekonomi nyata suatu perusahaan.

Dikatakan, laporan keuangan adalah komponen vital dalam sistem informasi akuntansi modern, yang berfungsi sebagai sa­rana untuk menyampaikan kondisi keuangan dan kinerja entitas kepada berbagai pemangku ke­pentingan.

Menurutnya, dalam praktiknya lapo­ran keuangan tidak selalu mencerminkan realitas ekonomi secara objektif.

Ia menyoroti masalah manaje­men laba, dimana intervensi ma­na­jerial yang strategis sering di­gunakan untuk memanipulasi laporan keuangan demi tujuan tertentu, seperti meningkatkan citra kinerja perusahaan.

Dengan memperkenalkan ke­rang­ka konseptual baru yang disebut Behavioral Managerial Earnings Management (B-MEM), yang menggabungkan perspektif agensi, perilaku, dan tata kelola untuk memahami praktik manaje­men laba secara lebih holistik. Melalui pendekatan ini, B-MEM melihat manajemen laba tidak hanya sebagai hasil keputusan rasional semata, tetapi juga seba­gai produk dari interaksi kompleks antara sistem insentif, persepsi individu, dan tekanan institusional.

Ia menekankan pentingnya pe­nguatan sistem tata kelola dan ke­bijakan yang mendukung peng­awasan yang lebih efektif terhadap laporan keuangan.

Prof. Christina juga memandang Universitas Pattimura sebagai lembaga yang memiliki peran stra­tegis dalam membentuk sistem pendidikan yang mendukung nilai-nilai transparansi dan akunta­bilitas, yang kini menjadi sangat relevan di dunia global yang semakin menekankan etika dan keberlanjutan dalam bisnis.

Peran Fitoplankton

Sementara Prof. Irma mema­parkan tentang Peran Fitoplankton dalam Keberlanjutan Perikanan di Maluku. Yang mana menurutnya, dalam upaya menjaga keberlan­jutan sektor perikanan di Maluku, pentingnya fitoplankton sebagai indikator utama dalam memantau produktivitas perairan laut.

Dijelaskan, fenomena dan struk­tur ukuran fitoplankton memainkan peran vital dalam keberhasilan rantai makanan laut, yang pada gilirannya berpengaruh besar terhadap industri perikanan.

Fitoplankton sendiri tidak hanya berfungsi sebagai dasar rantai makanan laut, tetapi juga menjadi indikator penting bagi kesehatan ekosistem perairan. Kehadiran fitoplankton dengan ukuran yang tepat mendukung keberlanjutan bisnis perikanan, baik di skala besar maupun tradisional.

Dengan teknologi penginderaan jarak jauh seperti satelit yang mengukur konsentrasi klorofil-a (chl-a), kita dapat memantau seba­ran biomasa fitoplankton, yang merupakan 90 persen dari pro­duktivitas laut.

“Sektor perikanan di Maluku sa­ngat bergantung pada kesuburan perairan laut. Menjaga kestabilan ekosistem laut, khususnya melalui pemantauan fitoplankton, sangat penting untuk memastikan keber­lanjutan usaha perikanan,” ujarnya.

Ia juga menekankan dampak perubahan iklim yang dapat mem­pe­ngaruhi suhu dan produktivitas perairan, yang berisiko menu­runkan hasil tangkapan ikan.

Sebagai langkah nyata untuk mengatasi tantangan ini, Prof Irma mengusulkan perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat pe­sisir, dan perguruan tinggi da­lam me­rumuskan kebijakan yang men­dukung perikanan berkelanjutan.

“Masyarakat pesisir harus diber­dayakan untuk memahami dan terlibat dalam monitoring kondisi perairan, termasuk deteksi feno­mena blooming fitoplankton yang dapat merugikan usaha perika­nan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ia mengajak semua pihak untuk memperhatikan pentingnya Indeks Kesehatan Laut (IKLI) sebagai alat ukur untuk memantau kondisi kesehatan ekosistem laut.

“Dengan adanya Ocean Health Index (OHI) yang lebih luas, kita bisa memastikan bahwa usaha perikanan di Maluku memenuhi standar internasional, yang pada gi­lirannya akan mendukung keber­lanjutan industri perikanan Maluku di pasar global,” jelasnya.

Maluku, yang kaya akan sumber daya alam laut, memiliki potensi besar dalam sektor perikanan. Na­mun, untuk memastikan keberlan­jutan sektor ini, kesadaran dan tindakan bersama untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut sangat diperlukan.

Dengan itu diharapkan, pene­litian dan kerja sama antara ber­bagai pihak dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif untuk menjaga kesuburan dan keles­tarian perairan laut di kawasan tersebut.

Ramah Lingkungan

Sedangkan Prof. Richard men­dorong penggunaan Kapal Multihull untuk Transportasi Laut Ramah Lingkungan di Maluku.

Dijelaskan, pentingnya adaptasi dan inovasi dalam memenuhi kebu­tuhan transportasi laut yang ramah lingkungan di Kepulauan Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku.

Menurutnya, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem trans­por­tasi laut yang tidak hanya meng­hubungkan ribuan pulau, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan.

“Maluku, dengan karakteristik geografis yang memiliki perairan tenang di beberapa wilayah dan laut terbuka yang bergejolak di tempat lain, membutuhkan kapal yang tidak hanya efisien, tetapi juga ramah lingkungan,” ujarnya.

Dikatakan, provinsi ini sangat bergantung pada transportasi laut untuk menghubungkan pulau-pulau yang tersebar, dengan jarak antar pulau yang beragam. Na­mun, masalah utama yang dihadapi adalah ketidakmampuan kapal ukuran kecil untuk beroperasi dengan maksimal saat kondisi cuaca buruk, terutama pada bulan Januari dan Juni, ketika gelombang laut bisa mencapai ketinggian hingga 5 meter.

Dalam pidatonya, Prof. Richard juga membahas perkembangan teknologi kapal, terutama kapal berbadan multihull (katamaran dan trimaran), yang kini semakin populer. Kapal jenis ini, menurutnya, memiliki sejumlah kelebihan, antara lain stabilitas yang lebih baik, efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi, dan daya tahan yang lebih baik terhadap kondisi laut yang berubah-ubah.

Dalam analisisnya, Ia menunjukkan bahwa kapal monohull menghasilkan emisi CO2 yang jauh lebih tinggi dibandingkan kapal multihull. Perhitungan Emission Energy Design Index (EEDI) kapal monohull adalah 303,40 gmCO2/tonne per tahun, sementara kapal multihull hanya menghasilkan 76,49 gmCO2/tonne per tahun untuk katamaran, dan 70,09 gmCO2/tonne per tahun untuk trimaran.

Hasil ini menunjukkan bahwa kapal multihull jauh lebih efisien dalam mengurangi emisi karbon dioksida dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO).

“Kapal trimaran, misalnya, memi­liki kapasitas muat hingga 440 per­sen dari kapal monohull, menjadi­kan­nya pilihan ideal untuk trans­portasi laut di Maluku, yang memiliki berbagai rute pelayaran dengan jarak jauh antar pulau,” jelasnya.

Melalui teknologi kapal multihull, Ia berharap sektor transportasi laut di Maluku dan Indonesia pada umumnya dapat mengurangi dam­pak negatif terhadap lingkungan sambil memenuhi kebutuhan trans­portasi yang semakin meningkat.

Selain itu, ia juga menekankan pen­tingnya kolaborasi antara pe­merintah, masyarakat, dan industri untuk memastikan bahwa inovasi dalam teknologi kapal ini dapat diimplementasikan secara luas, se­hingga dapat memberikan dam­pak positif bagi perekonomian dan keberlanjutan lingkungan. (S-25)