AMBON, Siwalima.id - Tahun 2027 ditargetkan pendapatan daerah Provinsi Maluku mencapai Rp 2.49 triliun .
Target pendapatan daerah tahun 2027 ini mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD murni 2026 yang mencapai Rp 2.52 triliun.
Besaran target pendapatan daerah ini terungkap dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2027 yang dibacakan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dalam rapat paripurna di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (17/11) malam.
Gubernur menjelaskan, penyusunan rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2027 merupakan bagian dari tahapan dan jadwal proses pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, penyusunan rancangan KUA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah karena dokumen menjadi jembatan penghubung antara RKPD 2027 dengan RAPBD Tahun 2027.
“Rancangan KUA-PPAS difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah RKPD yang meliputi penguatan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam unggulan, percepatan penurunan pengangguran dan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan konektivitas antar pulau serta penguatan kualitas SDM dan tata kelola berbasis kearifan lokal,” jelas Gubernur.
Selain itu, pembangunan provinsi Maluku tahun 2027 tetap sinergi berbagai program nasional dengan tetap memperhatikan kondisi makro ekonomi serta proyeksi kemampuan keuangan daerah.
Karena itu, Gubernur memastikan rancangan KUA-PPAS APBD 2027 tetap diarahkan untuk memastikan target pemerintah dapat dicapai dengan anggaran yang tersedia.
Gubernur membeberkan pendapatan daerah tahun 2027 direncanakan sebesar Rp 2.49 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp 675.11 miliar, pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp 1.81 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp 321.84 juta.
“Belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2.30 triliun yang terdiri dari belanja opersi sebesar Rp 2.03 triliun belanja modal sebesar Rp 70.94 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp 10 miliar dan belanja transfer sebesar Rp 190.79 miliar,” jelasnya.
Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp1 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 189.44 miliar yang merupakan pembayaran cicilan pokok utang PT SMI dan PT Bank Maluku-Malut.
Gubernur berharap dokumen KUA-PPAS tahun anggaran 2027 dapat Segera dibahas dan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditetapkan dan diikuti dengan pembahasan RAPBD 2027.(S-20)