SIWALIMA.id > Berita
Daerah | Kamis, 19 November 2026 pukul 14:19 WIT
Bahas APBD 2027, DPRD SBT Gelar Paripurna

BULA, Siwalima.id – DPRD SBT menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar bupati terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027

Parpurna itu dipimpin Ketua DPRD SBT, Risman Sibualamo di dampingi Wakil Ketua Husen Kelilauw dan dihadiri oleh Bupati Fachri Husni Alkatiri, Wakil Bupati Muh Miftah Thoha R Wattimena, serta sejumlah pimpinan OPD, Rabu (18/11).

Ketua DPRD SBT, Risman Sibualamo menjelaskan, penyampaian nota pengantar bupati ini menjadi langkah awal dalam proses pembahasan arah kebijakan anggaran serta penentuan prioritas pembangunan daerah untuk tahun anggaran mendatang

"Melalui pembahasan KUA dan PPAS tersebut, diharapkan pemerintah daerah SBT bersama DPRD dapat menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah,” ujar Rsiman. 

Sementara itu, Bupati Fachri Husni Alkatiri mengaku, penyusunan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 ini telah diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kabupaten tahun 2027, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. 

 

"Dalam menghadapi dinamika ekonomi dan tantangan pembangunan ke depan, tema pembangunan Kabupaten SBT tahun anggaran 2027 difokuskan pada pembangunan ekonomi berbasis potensi untuk SBT yang mandiri dan berdaya saing,” ucap bupati.

Berdasarkan tema tersebut, kata bupati, pemkab menetapkan beberapa prioritas pembangunan utama untuk tahun anggaran 2027 yakni, Pertama, penguatan ekonomi perikanan dan kelautan berbasis kawasan. Kedua, Hilirisasi dan penguatan pertanian pangan dan perkebunan. Ketiga, penguatan UMKM dan ekonomi kreatif lokal. Keempat, peningkatan konektivitas dan infrastruktur ekonomi dasar.

Selanjutnya Kelima, pengembangan pariwisata potensi alam dan berbasis budaya. Keenam, penguatan SDM dan kelembagaan ekonomi daerah. Ketujuh, reformasi tata kelola investasi dan kemudahan berusaha.

“Penyusunan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 ini disusun ditengah tantangan kapasitas fiskal daerah yang cukup berat. Di satu sisi, alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat masih relatif terbatas dan belum sebanding dengan luas wilayah serta tantangan geografis Kabupaten SBT,” tandas bupati.

Bupati menyebut, untuk belanja wajib (wajib belanja) dan belanja mengikat lainnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ruang fiskal yang sempit ini, secara langsung berdampak pada terbatasnya kemampuan APBD dalam mengalokasikan belanja modal, khususnya pembangunan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan untuk membuka keterisolasian wilayah dan memperluas akses mobilitas masyarakat antar kecamatan maupun antar desa.

Pasalnya, jika hanya mengandalkan pola pembiayaan konvensional dari kapasitas fiskal yang ada saat ini, maka percepatan pembangunan infrastruktur akan berjalan sangat lambat. 

Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, kemampuan bayar daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk melakukan terobosan sumber pembiayaan lainnya berupa pinjaman daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat.

“Langkah strategis kami ini ambil agar pembangunan infrastruktur tidak terus tertunda, sehingga dampaknya dapat segera dirasakan oleh masyarakat dan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan,” tandas bupati. 

Secara garis lanjut bupati, postur rancangan KUA dan PPAS  tahun anggaran 2027 disusun dengan prinsip kehati-hatian, realistis, dan terukur, dengan rincian proyeksi, untuk pendapatan daerah pada kebijakan umum anggaran diproyeksikan sebesar 880.1 miliar yang bersumber dari, PAD diproyeksikan sebesar Rp 16,1 juta, pendapatan transfer diproyeksikan Rp 840,2 miliar.

Selanjutnya, pendapatan lain daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp 23,8  miliar. Untuk belanja daerah

ditetapkan sebesar Rp 930.1 miliar, yang terdiri dari, belanja operasional sebesar Rp 720,5 miliar, belanja modal Rp 85,1, belanja tidak terduga Rp 2 miliar rupiah. Untuk belanja transfer terdiri dari belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa sebesar Rp 122.4 miliar.

kemudian untuk penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah kepada lembaga keuangan bank, direncanakan sebesar Rp50 miliar, sementara dari sisi pengeluaran pembiayaan sebesar 0,- rupiah. 

"Kami menyadari bahwa keterbatasan kapasitas fiskal daerah menuntut kita untuk lebih cermat dan selektif dalam menentukan skala prioritas. Setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD harus mampu memberikan dampak nyata dan manfaat kesejahteraan sebesar besarnya bagi masyarakat Kabupaten SBT," cetus bupati.(S-27)

BERITA TERKAIT