AMBON, Siwalima.id - Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun menegaskan, kue pembangunan pada APBD 2027 harus merata ke semua daerah.
Penegasan ini, disampaikan Benhur kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, pasca penyerahan dokumen KUA-PPAS APBD 2027 yang diserahkan Gubernur Hendrik Lewerissa.
KUA-PPAS kata Benhur, merupakan instrumen penting dalam tahapan perencanaan daerah sebelum sampai pada pembahasan APBD, artinya fondasi atau arah pembangunan daerah selama satu tahun kedepan harus terlihat jelas.
Sebagai bagian dari instrumen penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah, Benhur menegaskan, peran Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperhatikan pemerataan pembangunan dalam penyusunan APBD 2027 sangatlah penting.
“Distribusi anggaran, khususnya belanja infrastruktur diharapkan tidak lagi terkonsentrasi pada wilayah atau daerah tertentu,” tegas Benhur.
Benhur mengaku, DPRD belum dapat memberikan penilaian secara menyeluruh terhadap substansi dokumen KUA-PPAS, karena dokumen tersebut baru saja diserahkan oleh pemerintah provinsi.
Namun sejumlah aspek penting akan menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan, terutama proyeksi pendapatan, alokasi belanja, distribusi anggaran hingga kebijakan pembiayaan daerah. “Karena dokumen ini baru diserahkan, tentu kami belum membacanya secara menyeluruh. Ada aspek substansial yang akan menjadi perhatian, mulai dari pendapatan, belanja, hingga distribusi belanja,” ujar Benhur.
Menurut Benhur, pemerataan pembangunan harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pembahasan KUA-PPAS 2027, sebab dengan kebijakan efisiensi anggaran, setiap alokasi belanja harus benar-benar diselaraskan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Maluku.
Ia juga mengingatkan, agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat pada titik-titik tertentu, tetapi dapat menjangkau seluruh kabupaten/ kota sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
“Kue-kue pembangunan ini ditengah kebijakan efisiensi, harus betul-betul diselaraskan secara adil dan merata kepada setiap daerah,” pinta Benhur.
Untuk memastikan hal tersebut, DPRD Maluku kata Benhur, akan menyusun daftar inventarisasi masalah atau DIM sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada pemerintah daerah dalam proses pembahasan KUA-PPAS.(S-20)