AMBON, Siwalima.id - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat perbaikan tata kelola pemerintahan, guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Instruksi ini dikeluarkan gubernur, pasca Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti tiga area yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan Pemprov Maluku.
Tiga area yang mendapat sorotan KPK yakni, perencanaan pembangunan daerah, belanja hibah serta pengadaan barang dan jasa.
Gubernur mengaku, koordinasi antara Pemprov dengan KPK sangat bermanfaat, agar terbangunnya kesepahaman dan kesepakatan mengenai langkah konkret pembenahan tata kelola pemerintahan, yang kemudian telah ditandatanganinya hasil rapat yang sangat bermanfaat bagi Pemprov Maluku.
"Ada sejumlah hal krusial yang mendapat atensi KPK mulai dari pemberian dana hibah, pengajuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, serta pengadaan barang dan jasa termasuk potensi benturan kepentingan," ucap gubernur kepada wartawan di ruang kerjannya, Rabu (18/11).
Menurutnya, semua yang menjadi perhatian KPK dalam upaya pencegahan korupsi di Lingkungan Pemrov Maluku, akan ditindak lanjuti sesuai tugas serta kewenangan masing-masing pihak.
Upaya pembenahan tata kelola, tidak harus diawali dengan pembentukan satuan tugas khusus, sebab yang terpenting adalah, adanya keseriusan dan percepatan tindak lanjut terhadap setiap rekomendasi.
"Semangat utamanya adalah perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Karena itu, langkah tindak lanjut harus dilakukan dengan cepat, tidak harus dibatasi dengan tenggat waktu," tegas gubernur.(S-20)