WACANA mengenai kemungkinan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden kembali membuka diskursus menarik dalam hukum tata negara Indonesia. Salah satu persoalan yang patut dicermati adalah apakah presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan calon wakil presiden dari luar partai politik atau koalisi pengusung pada pemilihan umum sebelumnya.
Pertanyaan ini menjadi relevan karena terdapat perbedaan rumusan antara ketentuan konstitusi dan penjelasan undang-undang yang mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden, paling lambat dalam waktu enam puluh hari.
Ketentuan tersebut memberikan kewenangan pengusulan kepada presiden, sementara kewenangan pemilihan berada pada MPR. Menariknya, konstitusi tidak secara eksplisit membatasi asal partai politik maupun koalisi dari kedua calon yang dapat diusulkan.
Namun demikian, Penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menyebutkan bahwa dua calon wakil presiden berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum sebelumnya.
Rumusan tersebut kemudian melahirkan pertanyaan hukum yang mendasar: apakah ketentuan dalam penjelasan UU MD3 merupakan pengaturan lebih lanjut atas konstitusi, atau justru menghadirkan pembatasan baru terhadap kewenangan presiden?
Lex specialis dan
supremasi konstitusi
Dalam perspektif hukum, ketentuan UU MD3 dapat dipandang sebagai pengaturan khusus mengenai mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Dari sini, asas lex specialis derogat legi generali mungkin digunakan untuk mempertahankan keberlakuannya.
Namun, penerapan asas tersebut tidak dapat dilepaskan dari hierarki peraturan perundang-undangan.
Asas lex specialis pada prinsipnya digunakan untuk menyelesaikan hubungan antara ketentuan umum dan ketentuan khusus yang berada pada tingkatan sederajat. Sementara itu, hubungan antara UUD 1945 dan undang-undang tunduk pada prinsip lex superior derogat legi inferiori, yakni peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Dengan demikian, sifat khusus suatu undang-undang tidak serta-merta memberikan legitimasi untuk membatasi kewenangan yang telah ditentukan oleh konstitusi.
Meski demikian, perlu dipahami bahwa tidak setiap pengaturan tambahan dalam undang-undang otomatis bertentangan dengan UUD 1945. Pembentuk undang-undang tetap memiliki ruang untuk menjabarkan mekanisme pelaksanaan kewenangan konstitusional sepanjang tidak mengubah atau meniadakan substansi kewenangan tersebut.
Persoalan utamanya adalah menentukan apakah ketentuan mengenai asal partai politik calon wakil presiden merupakan penjabaran yang sah atau justru pembatasan substantif terhadap pilihan presiden.
Ketika penjelasan UU jadi persoalan
Terdapat aspek lain yang tidak kalah penting, yakni kedudukan penjelasan dalam suatu undang-undang.
Berdasarkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk undang-undang terhadap norma tertentu dalam batang tubuh.
Penjelasan tidak semestinya memuat norma baru, terlebih apabila norma tersebut menimbulkan pembatasan yang tidak dirumuskan secara tegas dalam ketentuan pokoknya.
Dalam konteks UU MD3, ketentuan mengenai asal partai politik atau gabungan partai politik calon wakil presiden justru ditemukan dalam bagian penjelasan.
Hal ini menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana penjelasan tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatasi kewenangan presiden dalam menentukan calon yang akan diajukan kepada MPR.
Selain itu, perlu dibedakan antara calon yang diusulkan melalui partai politik pengusung dan calon yang merupakan anggota atau kader partai politik tersebut. Keduanya merupakan persoalan hukum yang berbeda.
Ketentuan mengenai asal pengusulan tidak dengan sendirinya dapat ditafsirkan sebagai kewajiban bahwa calon wakil presiden harus memiliki keanggotaan pada partai politik pengusung.
Oleh karena itu, penafsiran yang menyatakan bahwa setiap tokoh di luar koalisi pengusung secara otomatis tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan perlu dikaji secara lebih hati-hati.
Menjaga kewenangan konstitusional presiden
Dalam pandangan penulis, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 harus ditempatkan sebagai landasan utama dalam memahami mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
Kewenangan presiden untuk mengusulkan dua calon merupakan kewenangan yang secara langsung diberikan oleh konstitusi. Karena itu, setiap pengaturan lebih lanjut harus ditafsirkan secara selaras dengan ketentuan tersebut.
Penjelasan UU MD3 memang memberikan dasar bagi penafsiran bahwa calon wakil presiden berkaitan dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusung pada pemilihan umum sebelumnya. Namun, ketentuan tersebut tidak serta-merta dapat dipahami sebagai larangan mutlak bagi presiden untuk mempertimbangkan tokoh di luar koalisi.
Apabila penjelasan tersebut digunakan untuk menutup seluruh kemungkinan pencalonan dari luar koalisi, maka terdapat persoalan konstitusional yang layak diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
Pada akhirnya, persoalan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden bukan semata-mata mengenai kepentingan partai politik atau konfigurasi koalisi pemerintahan.
Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan bahwa mekanisme ketatanegaraan tetap berjalan dalam koridor konstitusi, dengan menghormati kewenangan presiden sekaligus menjaga fungsi MPR sebagai lembaga yang berwenang memilih wakil presiden pengganti.
Konstitusi harus menjadi titik berangkat sekaligus batas akhir dalam menafsirkan kewenangan lembaga negara. Sebab, undang-undang dibentuk untuk melaksanakan konstitusi, bukan untuk menciptakan pembatasan baru yang melampaui kehendak konstitusi itu sendiri. Oleh: Mangatta Toding Allo (Advokat).(*)