SAYA terpukau saat menyaksikan pergelaran wayang dalam rangka HUT ke-15 Partai Nasdem di Balai Kalurahan Margosari, Pengasih, Kulonprogo, Sabtu (14/11).
Masyarakat memang tumpah ruah menyaksikan seni adiluhung itu, tetapi ada makna mendalam dari pentas yang disajikan dalang muda Ki Yusuf Anshori.
Pentas mengambil lakon Gayuh Pancer Ratu Tanah Jowo yang bermakna kepemimpinan sejati. Rasanya sulit mengabaikan lakon itu dengan kondisi politik nasional, terutama mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan kasus eks Kapolri binaan Joko Widodo, Jenderal Listyo Sigit, karena penyadapan dan potensi makar.
Dalam filosofi Jawa, Gayuh Pancer Ratu Tanah Jowo secara simbolis memiliki makna yang saling menyatukan. Gayuh berarti menggapai atau mencita-citakan suatu nilai luhur. Pancer berarti pusat atau poros dari empat penjuru angin (konsep papat pancer lima pancer). Pancer melambangkan keteguhan hati dan kendali moral di tengah berbagai pengaruh. Ratu Tanah Jowo: melambangkan figur pemimpin amanah di wilayahnya.
LAKON SEBAGAI REFERENSI
Dalam tradisi pewayangan, lakon itu menjadi referensi bagi para pemimpin bahwa jabatan ialah amanah yang harus berjalan sesuai dengan pancer-nya, yakni kepentingan masyarakat. Jabatan bukanlah alat keserakahan. Kepemimpinan bermakna harapan yang harus dijalankan dengan laku utomo atau perilaku yang luhur dan teladan. Setidaknya, ada dua alasan mengapa lakon itu relevan dengan potret kepemimpinan bangsa, terutama jatuhnya Gibran dan Listyo.
Pertama, lakon Gayuh Pancer Ratu Tanah Jowo bermakna hakikat kepemimpinan. Pemimpin ialah teladan. Kisah ‘ratu Tanah Jowo’ menekankan bahwa jabatan tidak boleh diraih dengan serakah, apalagi merusak tatanan nilai dan aturan bernegara. Jabatan harus diraih dengan cara-cara yang beradab. Itu menjadi garis mutlak yang tidak boleh dilanggar.
Jabatan ialah lambang kesucian. Tidak boleh diraih dengan serakah. Lakon itu mengambarkan kepemimpinan politik ialah kepemimpinan tertinggi karena legitimasinya berasal dari rakyat.
Kedua, mekanisme hukum alam. Apabila jabatan diraih dengan cara melawan moralitas, ada mekanisme hukum alam yang akan bekerja. Cepat atau lambat vonis dari hukum alam akan mencabut jabatan itu dan menghinakan pelakunya.
Dalam perspektif itu, mundurnya Gibran dan tertangkapnya Listyo Sigit terjadi beriringan. Keduanya tidak bisa dilepaskan dari awal mula kekuasaan yang mengantarkan mereka, yakni kekuasaan yang terlampau besar.
Gibran maju saat ayahnya berkuasa. Itu sudah salah. Listyo menjadi Kapolri terlama sehingga dengan mudah mengendalikan kuasanya. Saat itu keterlibatan Polri (dikenal sebutan parcok) di bawah komando Listyo begitu nyata dan destruktif. Terjadi intimidasi kepada aktivis dan akademisi, termasuk penghambatan kepada kandidat lawan tanding Gibran di Pemilu 2024.
Sekuat apa pun kekuasaan dipertahankan, apalagi sampai merusak nilai-nilai yang luhur, pada saatnya kekuasaan tersebut runtuh dengan cara yang tak terduga. Absolutisme kuasa yang mereka pertahankan ialah titik awal melawan hukum. Dalam filsafat klasik, hukum alam atau hukum kodrat menempatkan hukum adalah moral. Itu menjadi ukuran universal bahwa meraih jabatan dengan melampaui batas berarti melawan moral yang luhur. Jadi, itu ialah karma bagi mereka.
JANGAN PERMAINKAN MURUAH
Bila ditelusuri lebih jauh, lakon Gayuh Pancer Ratu Tanah Jowo menggambarkan banyaknya pemimpin yang tumbang karena melawan prinsip moralitas. Salah satunya Raja Kertajaya sebagai era terakhir Kerajaan Kediri. Ia tumbang karena dibutakan ambisinya. Kekuasaan membuat dirinya tidak boleh diganggu, sekalipun telah diingatkan kaum intelektual atau kaum brahmana.
Kertajaya yang kesal dengan suara kritis memaksa para brahmana untuk tunduk di hada-pannya, bahkan untuk menuhankan dirinya. Ka-rena ambisinya itu, para brahmana melarikan diri keluar dari kerajaan. Mereka mencari perlindungan dan bersekutu kepada Ken Arok (penguasa wilayah Tumapel atau cikal bakal Singasari), yang juga ingin melepaskan diri dari Kertajaya.
Ken Arok menyambut dukungan para brahmana. Pada 1222 M, terjadi Perang Ganter antara pa-sukan Tumapel melawan pasukan Kertajaya. Kertajaya kalah telak dan tewas dalam pertempuran itu. Tragedi itu seketika meruntuhkan riwayat panjang Kerajaan Kediri yang bertahan 180 tahun.
Kertajaya tumbang akibat keserakahan. Ia menolak melepaskan jabatan dan mempertahankannya meski dengan merusak tatanan kerajaan. Kertajaya ialah gambaran bahwa upaya mempertahankan jabatan selalu berakhir tragis. Tumbangnya Kertajaya, sekalipun ia mencoba memusatkan kekuasaan, melumpuhkan kaum kritis intelektual, dan mengondisikan lembaga kerajaan, ialah bentuk keserakahan.
Filosofi gayuh pancer mesti menjadi pemandu bahwa kepemimpinan bangsa bukan soal kemenangan politis. Gayuh pancer senapas dengan hukum alam, bahwa politik tidak bisa dilepaskan dari prinsip moralitas. Dalam perspektif hukum tata negara, ajaran hukum alam dimuat dalam UUD 1945 sebagai pembatasan kekuasaan. Sebagian filsuf hukum mengatakan hukum alam dianggap benteng terakhir untuk menjaga muruah hukum. Siapa pun yang melawannya, ia akan berhadapan dengan mekanisme hukum alam.Oleh: Subardi Anggota DPR Fraksi Partai NasDem, Ketua DPW Partai NasDem DIY.(*)