PENGUNDURAN diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden pada Kamis, 12 November 2026, menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.
Bukan sekadar pergantian figur di elite/lingkaran kekuasaan, peristiwa ini merupakan momentum yang membuka babak baru politik pemerintahan Presiden, Prabowo Subianto.
Keputusan Gibran muncul di tengah tekanan politik dan hukum yang semakin menguat. Polemik persyaratan pendidikan Gibran sebagai wakil presiden kembali menjadi perhatian setelah dua putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). MK dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau kualifikasi pendidikan Gibran dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan. Namun, permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Adapun MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang menjadi objek sengketa.
Dua putusan tersebut mempunyai karakter dan konsekuensi hukum berbeda. Putusan MK tidak dapat ditafsirkan sebagai putusan yang membatalkan jabatan wakil presiden. Sebaliknya, putusan MA menimbulkan persoalan serius terhadap legalitas dokumen administrasi pendidikan yang dipersoalkan. Di sinilah persoalan hukum bertemu dengan legitimasi politik. Ketika kepercayaan publik dipertanyakan, jabatan politik tidak cukup hanya bertahan dengan dukungan koalisi.
ANTARA HMP DAN PENGUNDURAN DIRI
Tekanan politik semakin nyata ketika 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Dasarnya ialah Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, yakni hak DPR menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan presiden dan/atau wakil presiden. Menariknya, Gibran menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden dan MPR hanya beberapa jam sebelum agenda DPR membahas usulan HMP. Rapat Paripurna DPR yang semula dijadwalkan untuk membahas usulan tersebut akhirnya tidak dilanjutkan.
Secara politik, pengunduran diri itu dapat dibaca sebagai upaya mengakhiri eskalasi konflik sebelum memasuki proses pemakzulan. Namun, secara konstitusional perlu dibedakan antara berhenti atas permintaan sendiri dan diberhentikan melalui mekanisme impeachment. Keduanya memiliki dasar, prosedur, dan konsekuensi hukum berbeda. Pengunduran diri tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh persoalan yang melatarbelakanginya telah selesai. Pertanyaan mengenai keabsahan dokumen, tanggung jawab administrasi, dan kualitas proses pencalonan tetap dapat menjadi bahan evaluasi kelembagaan. Negara hukum tidak boleh menjadikan pengunduran diri sebagai jalan pintas untuk menghindari pertanyaan publik.
MPR DAN PROSEDUR
PENGISIAN WAKIL PRESIDEN
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MPR untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Pemilihan tersebut harus diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Berdasarkan Pasal 46 dan Pasal 47 UU MD3, presiden mengajukan dua nama calon kepada pimpinan MPR, paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Kedua calon menyampaikan kesiapan pencalonannya, kemudian MPR memilih satu di antaranya melalui mekanisme pemungutan suara. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan dan dilantik sebagai wakil presiden. Dengan demikian, setelah Gibran berhenti, agenda MPR bukan menyelenggarakan sidang pemakzulan terhadap dirinya, melainkan menjalankan prosedur konstitusional pengisian jabatan yang kosong. Proses ini harus transparan, akuntabel, dan tidak sekadar menjadi formalitas persetujuan politik Presiden.
SIAPA WAKIL PRESIDEN
PILIHAN PRABOWO?
Sejarah Indonesia sebenarnya pernah mencatat pengunduran diri wakil presiden. Mohammad Hatta mengakhiri jabatannya pada 1 Desember 1956 karena perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno serta persoalan arah penyelenggaraan negara. Di luar negeri, Spiro Agnew, Wakil Presiden Amerika Serikat, mengundurkan diri pada 1973 di tengah persoalan hukum. Raúl Sendic, Wakil Presiden Uruguay, juga mundur pada 2017 setelah kontroversi penggunaan dana perusahaan negara. Artinya, pengunduran diri seorang wakil presiden bukan peristiwa tanpa preseden dalam demokrasi.
Kini, tantangan Prabowo ialah menentukan dua nama yang tidak hanya memenuhi persyaratan konstitusional, tetapi juga mempunyai kapasitas memimpin, integritas, pengalaman pemerintahan, dan kemampuan menjaga stabilitas politik. Prabowo sebaiknya tidak semata-mata memilih figur berdasarkan kedekatan pribadi atau transaksi koalisi. Sosok yang memiliki rekam jejak bersih, pemahaman konstitusi, kemampuan ekonomi, dan penerimaan lintas kelompok politik jauh lebih dibutuhkan. Nama-nama dari kalangan teknokrat, tokoh politik senior, maupun figur berpengalaman dalam pemerintahan patut dipertimbangkan secara terbuka. Nama-nama tersebut antara lain Puan Maharani, Agus Hariyanto Yudhoyono, Bahlil Lahadalia, Sufi Ahmad Dasco, Mahfud MD, Anies Baswedan, Ahmad Muzadi, Andi Amran Sulaiman, dll. Wakil presiden baru juga harus menjadi mitra strategis presiden, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan atau representasi keluarga dan kelompok politik tertentu.
BABAK BARU: PELUANG DAN RISIKO POLITIK
Dari sisi positif, mundurnya Gibran dapat menjadi kesempatan bagi Prabowo melakukan konsolidasi pemerintahan, memperbaiki komunikasi politik, memulihkan kepercayaan publik, serta membangun kepemimpinan yang lebih inklusif. Pengisian jabatan wakil presiden juga dapat menjadi momentum memperkuat profesionalisme pemerintahan dan mengurangi persepsi politik dinasti.
Namun, risiko negatifnya tidak kecil. Pertama, munculnya persepsi bahwa tekanan politik dapat mengakhiri masa jabatan pejabat tanpa penyelesaian persoalan secara substantif. Kedua, proses pemilihan wakil presiden berpotensi menjadi arena tawar-menawar elite dan perebutan pengaruh dalam koalisi. Ketiga, hubungan politik Prabowo dengan kekuatan pendukung sebelumnya, termasuk kelompok politik yang dekat dengan Jokowi, dapat mengalami perubahan. Keempat, ketidakpastian politik dapat memengaruhi persepsi investor dan kepercayaan pasar apabila proses transisi tidak dikelola dengan baik.
Karena itu, Prabowo menghadapi pilihan strategis: menjadikan kekosongan jabatan wakil presiden sebagai kesempatan memperkuat pemerintahan atau justru membiarkannya menjadi sumber konflik baru di antara elite politik.
PENUTUP
Mundurnya Gibran tidak boleh dimaknai sebagai berakhirnya seluruh pertanyaan hukum dan politik. Peristiwa ini justru harus menjadi pelajaran bahwa jabatan publik bukan hak pribadi dan abadi, melainkan amanah konstitusional yang melekat pada tanggung jawab dan akuntabilitas.
Prabowo kini mempunyai kesempatan menentukan arah baru pemerintahan. Wakil presiden yang dipilihnya akan menjadi simbol apakah pemerintahan bergerak menuju konsolidasi demokrasi, profesionalisme, dan supremasi hukum, atau sekadar melanjutkan kompromi politik elite.
Pada akhirnya, sejarah tidak hanya akan mencatat siapa yang menggantikan Gibran, tetapi juga bagaimana Prabowo menggunakan momentum ini untuk membangun pemerintahan yang lebih kuat, legitimate, dan dipercaya rakyat. Oleh: Jamal Wiwoho Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor UNS 2019-2024 (*)