SIWALIMA.id > Berita
Daerah | Jumat, 20 November 2026 pukul 13:53 WIT
Kejati Didesak Periksa Bupati SBT

AMBON,Siwalima.id - Belasan Pemuda yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pen­didikan Maluku, meng­gelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (19/11). 

Para pemuda ini men­desak Kejati Maluku me­lakukan pemeriksaan ter­hadap Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri, terkait du­gaan keterlibatan meka­nisme prosedur peng­usulan serta penandata­nganan SK pergantian ke­pala sekolah ditengah pemotongan fee 10 per­sen anggaran revitali­sasi. 

Dalam aksi yang di­pim­pin Rahman Rumuar dan Ayub Rumbaru selaku koor­dinator lapangan itu, para orator secara bergantian menerangkan, bahwa anggaran revitalisasi pen­didikan tujuannya untuk menghi­dupkan kembali, memperbaiki, me­nata dan meningkatkan fungsi suatu fasilitas, kawasan, maupun lingkungan agar dapat diman­faatkan secara optimal dan ber­kelanjutan.

Bahkan dalam pelaksanaan­nya, kegiatan revitalisasi membu­tuhkan sistem pengelolaan yang terencana, terarah, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan agar hasil revitalisasi tidak hanya memberikan peruba­han secara fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan, kenyamanan, keama­nan, serta manfaat bagi masyara­kat atau pengguna fasilitas.

“Namun yang terjadi di Kabupa­ten SBT, anggaran revitalisasi tidak dimaksimalkan, tapi justru ada penyalahgunaan, sehingga hal ini harus diusut tuntas,” teriak para pendemo.

Olehnya itu, para pendemo minta, agar Kejati Maluku meng­awal kasus ini dan juga harus memerintahkan Kejari SBT me­meriksa para pejabat penting, seperti Bupati SBT, Sekda, Kepa­-la Inspektorat terkait pemotongan fee 10 persen tersebut. 

“Kejati harus perintahkan Kejari SBT  segera panggil sekda, Ke­-pala Inspektorat, Kabag Hukum, Kepala BPKPSDM dan Bupati SBT, untuk dimintai Keterangan­nya terkait mekanisme dan pro­sedur pengusulan serta penandatanganan SK pergantian kepsek ditengah pemotongan fee 10 persen anggaran revitalisasi,” teriak para pendemo.

Selain itu, para pendemo juga minta Kejati Maluku, agar mema­nggil dan memeriksa adik kan­-dung dari Bupati SBT, berinisial FHA dalam perkara tersebut.

“Kami juga mendesak agar kejaksaan segera panggil sau­-dara kandungnya bupati untuk dimintai keterangannya berkaitan dengan dugaan pemotongan fee 10 persen anggaran revitalisasi ini,” tandas para pendemo.

Para pendemo ini berharap, pemotongan fee-10 persen dari dana revitalisasi pendidikan ini harus diusut sampai tuntas dan tidak boleh hanya menjerat para pejabat kecil semata.

Untuk itu, pihak kejaksaan harus membongkar siapa pemberi perintah dan siapa penerima pemotongan fee 10 persen anggaran ini. 

Usai bero30 menit, puluhan pemuda itu ditemui oleh salah satu pejabat di Bagian Intelejen Kejati Maluku untuk menerima tuntutan tersebut dan akan ditindaklanjuti lebih lanjut. 

“Tuntutan teman-teman pendemo, akan kami teruskan ke pimpinan,” ucap staf Intelejen itu kepada para pendemo. (S-29)

BERITA TERKAIT