AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Provinsi Maluku memastikan akan segera menyelesaikan persoalan, penataan aset daerah yang menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kepastian ini disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa kepada wartawan, di sela-sela pertemuan antara pemerintah daerah se- Maluku dan Maluku Utara dengan KPK dan Kemendagri di Gedung Islamic Center, Kamis (19/11).
Gubernur mengungkapkan, KPK menaruh perhatian serius terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan di Provinsi Maluku agar kedepan tidak menjadi persoalan hukum apalagi tindak pidana korupsi.
Selain aspek perencanaan, hibah serta pengadaan barang dan jasa, KPK juga menaruh perhatian serius terhadap persoalan pengelolaan aset milik pemerintah daerah untuk dibereskan.
“Saya mencontohkan aset milik pemerintah provinsi seperti Ruko Mardika memamg perlu segera dibenahi,” ucap gubernur.
Tak hanya aset bangunan milik daerah kata gubernur, pihaknya juga akan menyelesaikan penataan aset berupa tanah milik pemerintah daerah yang hingga saat ini pencatatannya belum tuntas.
Pasalnya, tanah-tanah milik daerah saat ini telah direncanakan untuk di sertifikasi hingga dapat mendukung legalitas kepemimpinan yang memadai.
“Prinsipnya pembenahan aset merupakan bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah potensi penyalahgunaan aset daerah,” tandas gubernur.
Ia menegaskan, semua hal yang masuk dalam rekomendasi KPK akan ditindaklanjuti dengan harapan, pembenahan tata kelola pemerintahan di Lingkungan Pemprov Maluku dapat berjalan lebih terukur, transparan dan akuntabel.
Terkait dengan target waktu, gubernur memastikan, pihaknya tidak menargetkan kapan penataan aset daerah tuntas, namun yang pasti pemprov berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti apa yang menjadi perintah KPK.
“Semangat utamanya adalah perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi, karena itu langkah tindak lanjut harus dilakukan dengan cepat, tidak harus dibatasi dengan tenggat waktu,” tegas gubernur.(S-20)