AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Kota Ambon memastikan, dua negeri di kota ini, yakni Negeri Tawiri dan Hative Besar akan memiliki raja definitif pada bulan Desember nanti.
Sementara sejumlah negeri lainnya yang masih menghadapi persoalan internal dan belum mencapai kesepakatan terkait pergantian kepemimpinan, akan melanjutkan proses penyelesaian pada tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan Kabag Hukum Setda Kota Ambon, Hendri Toisutta kepada Siwalima, di Balai Kota, Kamis (19/11) saat dikonfirmasi tentang perkembangan penanganan persoalan pemerintahan negeri, termasuk hasil koordinasi dengan tim penyelesaian sengketa tujuh negeri dengan pemkot, camat, serta saniri negeri.
"Proses penetapan raja definitif di masing-masing negeri harus melalui mekanisme adat dan kesepakatan internal masyarakat setempat," jelas Toisutta.
Untuk Negeri Tawiri kata Toisutta, proses penentuan mata rumah parentah telah dilakukan. Pihak mata rumah parentah juga telah menetapkan kepala mata rumah parentah dan menyerahkan hasilnya kepada saniri negeri untuk ditindaklanjuti.
Saniri negeri dijadwalkan menggelar rapat pada Sabtu, (21/11) guna membahas dan menentukan mata rumah yang berhak diprioritaskan dalam proses pergantian raja.
"Hasil pembahasan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Ambon melalui Bagian Pemerintahan untuk diproses lebih lanjut," ujar Toisutta.
Sementara untuk Negeri Hative Besar, pemerintah masih menunggu hasil pembahasan saniri negeri, terkait mekanisme pergantian kepemimpinan, berdasarkan sistem perneg atau pergiliran yang berlaku di negeri tersebut.
"Karena di Hative ada perneg pergantian, nanti mereka bicarakan lagi terkait pergantian, sehingga kami akan mendapatkan hasil usulan juga dari Hative melalui Kabag Pemerintahan Kota," tandas Toisutta.
Selain Tawiri dan Hative Besar menurut Toisutta, Pemkot Ambon juga tengah memproses persoalan pemerintahan di Negeri Hatalai.
Proses ini dilakukan menyusul persoalan hukum yang sebelumnya melibatkan raja setempat. Pemerintah akan berkoordinasi dengan pejabat negeri, kepala-kepala soa, serta mata rumah parentah untuk mengupayakan penetapan raja definitif.
Sedangkan Negeri Lehari, juga masih dalam proses penyelesaian menyusul meninggalnya raja definitif.
"Itu juga dalam proses untuk Lehari," papar Toisutta.
Menurutnya, pemerintah berupaya, agar sejumlah persoalan pemerintahan negeri dapat diselesaikan sebelum akhir 2026. Namun, negeri yang belum mampu menyelesaikan persoalan internal hingga Desember akan masuk dalam agenda penyelesaian tahun 2027.
"Diusahakan tahun ini, sebelum pergantian tahun sudah bisa dilantik. Mudah-mudahan bisa. Kalau tidak terselesaikan pada Desember, akan masuk agenda tahun 2027 untuk diselesaikan,” ucap Toisutta.
Terkait Negeri Passo, Hendri mengungkapkan, Pemkot Ambon telah menerima informasi mengenai adanya putusan hukum terkait persoalan pemerintahan di negeri tersebut.
Setelah persoalan hukumnya dinyatakan selesai, pemkot akan memfasilitasi pertemuan dan mediasi melalui sekot untuk mencari solusi terkait tindak lanjut penetapan raja definitif.
"Kita juga baru dapat surat bahwa Negeri Passo juga sudah ada putusan. Jadi nanti berproses, kira-kira kalau masalah hukum sudah selesai, kita fasilitasi lewat sekot untuk pertemuan, mediasi, dan kita cari solusi tindak lanjut untuk penetapan raja," janji Toisutta.(S-30)