BULA, Siwalima.id - Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, resmi menahan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten SBT Pemuda Afiudin Rumakway.
Rumakway ditahan jaksa, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, berupa pemerasan, pungutan liar (pungli), dan/atau gratifikasi dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun anggaran 2026 di Kabupaten SBT.
Kasi Intel Kejari SBT, Chandra Saputra menjelaskan, sebelumnya tim penyidik memanggil dan memeriksanya sebagai saksi dalam kasus ini.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga AR yang merupakan Kadisdikbudpora SBT ditetapkan sebagai tersangka,” tulis Chandra dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima, Sabtu (14/11).
Menurut Chandra, terhadap tersangka Afiudin Rumakway, tim penyidik kemudian melakukan penahanan selama 20 hari, terhitung sejak Jumat (13/11) di Lembaga Pemasyarakatan Wahai.
“Dengan demikian, jumlah tersangka dalam perkara ini menjadi 3 orang, setelah sebelumnya pada Selasa, 3 November 2026 kemarin, telah ditetapkan 2 tersangka yakni RS dan YB,” rinci Chandra.
Atas perbuatan tersebut lanjut chandra, ketiga tersangka ini disangka melanggar pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f, dan/atau pasal 12B ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 606 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 jo Pasal 20 huruf a dan/atau huruf c jo Pasal 126 ayat (1) KUHP.
Penanganan perkara ini, merupakan wujud komitmen Kejari SBT dalam mengawal dan mengamankan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang merupakan Proyek Strategis Nasional di bidang pendidikan tahun 2026 sesuai arahan Presiden.
“Melalui penegakan hukum ini, kami ingin pastikan seluruh kegiatan pembangunan sekolah yang menggunakan dana revitalisasi terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga alokasi anggaran pendidikan benar-benar berdampak langsung bagi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten SBT tanpa ada kebocoran,” tulis Chandra.
Chandra menjelaskan, penyidikan perkara ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang dimintai pertanggungjawaban terkait penyimpangan tersebut. “Dalam seluruh proses, kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta menjamin hak-hak para tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,” jelas Chandra.(S-27)