SIWALIMA.id > Berita
Headline , Hukum | Senin, 16 November 2026 pukul 14:54 WIT
Kasus Revitalisasi, Jaksa Tahan Kadisdikbudpora SBT

BULA, Siwalima.id - Kejaksaan Negeri Se­ram Bagian Timur, resmi me­nahan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Ka­bupaten SBT Pemuda Afiudin Rumakway.

Rumakway ditahan jak­sa, setelah ditetapkan se­bagai tersangka dalam ka­sus dugaan tindak pidana korupsi, berupa pemera­san, pungutan liar (pungli), dan/atau gratifikasi dalam pelaksanaan Program Revi­talisasi Satuan Pendidikan tahun anggaran 2026 di Kabupaten SBT.

Kasi Intel Kejari SBT, Chandra Saputra menje­las­kan, sebelumnya tim penyidik memanggil dan meme­riksanya sebagai saksi dalam kasus ini. 

“Berdasarkan hasil peme­rik­saan tersebut diperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga AR yang merupakan Kadisdikbudpora SBT ditetapkan sebagai tersangka,” tulis Chandra dalam rilisnya yang diterima re­daksi Siwalima, Sabtu (14/11).

Menurut Chandra, terhadap tersangka Afiudin Rumakway, tim penyidik kemudian melakukan penahanan selama 20 hari, ter­hitung sejak Jumat (13/11) di Lembaga Pemasyarakatan Wahai. 

“Dengan demikian, jumlah ter­sangka dalam perkara ini menjadi 3 orang, setelah sebelumnya pada Selasa, 3 November 2026 kema­rin, telah ditetapkan 2 tersangka yakni RS dan YB,” rinci Chandra. 

Atas perbuatan tersebut lanjut chandra,  ketiga tersangka ini disangka melanggar pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f, dan/atau pasal 12B ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 606 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 jo Pasal 20 huruf a dan/atau huruf c jo Pasal 126 ayat (1) KUHP.

Penanganan perkara ini, merupakan wujud komitmen Kejari SBT dalam mengawal dan meng­amankan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang merupa­kan Proyek Strategis Nasional di bidang pendidikan tahun 2026 sesuai arahan Presiden.

“Melalui penegakan hukum ini, kami ingin pastikan seluruh ke­giatan pembangunan sekolah yang me­nggunakan dana revitali­sasi ter­laksana sebagaimana mestinya, sehingga alokasi ang­garan pen­didikan benar-benar berdampak langsung bagi pening­katan kualitas sarana dan pra­sarana pendidikan di Kabupaten SBT tanpa ada kebocoran,” tulis Chandra.

Chandra menjelaskan, penyidi­kan perkara ini masih terus dikem­bangkan untuk mengungkap ke­mungkinan adanya pihak lain yang dimintai pertanggungjawaban terkait penyimpangan tersebut.  “Dalam seluruh proses, kami tetap menjunjung tinggi asas pra­duga tak bersalah serta menjamin hak-hak para tersangka sesuai de­ngan ketentuan peraturan perun­dang- undangan,” jelas Chandra.(S-27)

BERITA TERKAIT