AMBON, Siwalima.id - Sungguh disayangkan, belum usai penanganan kasus dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif oleh Kejaksaan Tinggi Maluku, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku kembali diterpa isu dugaan korupsi.
Kali ini, dugaan penyimpangan anggaran tahun 2024 menyasar honorarium petugas jaga pelihara cagar budaya, dana riset Tim Ahli Cagar Budaya, hingga pengadaan alat-alat kebudayaan untuk SMA/SMK di 11 kabupaten/kota.
Sumber Siwalima di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku mengungkapkan, dugaan penyimpangan tersebut juga menjadi temuan Inspektorat daerah saat melakukan review dan langsung dikonfirmasi kepada beberapa penjaga cagar budaya di Maluku.
Dari penjelasan para penjaga cagar budaya ditemukan jika honorarium jajaran pelestarian cagar budaya pada tahun 2024 diduga dipangkas secara signifikan, bahkan ada yang tidak dibayarkan.
“Honor untuk petugas jaga pelihara cagar budaya diduga disunat habis. Nama-nama penerima yang tercantum dalam daftar pendaftaran diduga dicatut menggunakan nama keluarga serta tetangga dekat pejabat terkait demi mencairkan dana,” ujar sumber yang meminta namanya tidak dikorankan, Jumat (6/11).
Menurut sumber, pola pemotongan anggaran serupa disinyalir terjadi pada operasional Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dimana anggaran riset dan turun lapangan ke Kabupaten/Kota se-Maluku pada tahun 2024, dilaporkan mengalami pemangkasan drastis sehingga mengganggu efektivitas verifikasi dan penetapan cagar budaya di daerah.
Selain itu, program pengadaan alat-alat kebudayaan dan kesenian yang ditujukan bagi satuan pendidikan jenjang SMA dan SMK di 11 kabupaten/kota di Maluku juga terindikasi bermasalah. “Realisasi pembelanjaan barang di lapangan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dan alokasi anggaran yang ditetapkan,” beber sumber.
Sumber inj menuding praktik penyimpangan ini mengarah pada kebijakan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, beserta mantan Kepala Bidang Kebudayaan yang menjabat pada periode tersebut.
Dimana dalam menjalankan program Kebudayaan tahun 2024, mantan Kabid Kebudayaan saat itu disinyalir mengabaikan mekanisme kerja birokrasi yang transparan.
“Mantan Kabid disinyalir bekerja sendiri tanpa melibatkan staf teknis yang membidangi. Praktik pengelolaannya ibarat menerapkan ‘manajemen tukang sate’ semua dikerjakan dan dikendalikan sendiri oleh pimpinan,” jelasnya.
Temuan dan indikasi penyimpangan yang diduga merugikan daerah ratusan juta rupiah. menurut sumber, harus diusut oleh aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun Kepolisian.
Diakuinya, saat pemeriksaan Inspektorat tersebut telah diperintahkan untuk dikembalikan namun pengembalian kerugian negara tidak menghapusnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.
“Dari hasil temuan inspektorat kerugian daerah itu mencapai 300 juta lebih dan diperintahkan untuk dikembalikan tapi hingga saat ini belum selesai. Jadi kita minta ini diusut oleh aparat penegak hukum,” harap sumber.(S-20)
