AMBON, Siwalima.id- Pengadilan Negeri (PN) Ambon diminta segera melakukan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), terkait dengan sengketa pengelolaan kampus Unidar.
Yayasan Darussalam Maluku, merupakan pihak yang berhak mengelola Universitas Darussalam Ambon berdasarkan putusan pengadilan yang dimenangkan yayasan tersebut.
BEM bersama pimpinan dan civitas akademika Unidar menyatakan menolak usulan islah. Kami meminta pengadilan menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,” tegas Wakil Presiden BEM Unidar Ambon, Arsad Souwakil dalam rilisnya yang diterima Senin (9/11).
Dirinya menilai menilai upaya perdamaian tersebut hanya berlandaskan surat pemberitahuan raja atau KPN Tulehu Nomor: 142/PMT/12/VI/2026 tertanggal 27 Juli 2026.
Pihaknya juga mempersoalkan kewenangan Urian Ohorella untuk mewakili Negeri Tulehu dalam proses penyelesaian sengketa.
Ia menyebut pihaknya merujuk pada Putusan PTUN Ambon Nomor: 33/G/2023/PTUN.ABN tertanggal 16 November 2023 juncto putusan MA Nomor: 87 PK/TUN/2024 tertanggal 22 Juli 2024.
Putusan tersebut, menjadi dasar untuk mempertanyakan legitimasi Urian Ohorella dalam berbicara atas nama Negeri Tulehu.
“Surat Raja Tulehu yang dijadikan dasar usulan islah turut melampirkan dokumen lama yang dinilai tidak lagi relevan. Salah satunya Surat Badan Saniri Negeri Tulehu Nomor: 474.2/012/PNT/X/2023 tertanggal 20 Oktober 2023,” katanya.
BEM menyebut telah ada surat dukungan terbaru dari Badan Saniri Negeri Nomor: 07/BSN/X/2026 tertanggal 9 Oktober 2026 yang, menurut mereka, mendukung pengelolaan kampus oleh YDM.
Tidak hanya itu, pihaknya juga menyoroti konsep islah yang diajukan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku (YPDM) pada 15 Juni 2026.
Yang mana konsep tersebut disebut ditandatangani Ketua YPDM, H. Usman Bahta, Sekretaris Hasan Slamat serta Pembina, H. Tagop Sudarsono Soulisa. Dimana usulan itu juga disebut mendapat persetujuan Urian Ohorella pada 17 Juni 2026.
“Terdapat sejumlah poin dalam konsep perdamaian tersebut, antara lain mengabaikan putusan pengadilan sebelumnya, menggabungkan kedua yayasan, membentuk yayasan baru, serta melakukan penggabungan sumber daya manusia dan tenaga akademik,” ungkapnya.
Karena itu, ia menilai konsep tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap tenaga akademik dan memperpanjang konflik pengelolaan Unidar.
Mereka juga mengklaim, saat ini kegiatan akademik Unidar di bawah pengelolaan YDM telah berlangsung di tiga lokasi, yakni Ambon, Tulehu dan Masohi.
Karena itu, dalam tuntutannya, BEM turut mempersoalkan wacana penetapan status quo terhadap tanah yang menjadi bagian dari sengketa.
Mereka menyebut seluruh objek sengketa, termasuk tanah di wilayah Negeri Tulehu, telah menjadi bagian dari pemeriksaan dalam sejumlah perkara yang putusannya berkekuatan hukum tetap.
Ia merujuk pada dua rangkaian perkara perdata, yakni Putusan PN Ambon Nomor 11/PDT.G/2015/PN.Amb hingga Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 404/PK/PDT/2018 tertanggal 18 Juli 2018.
Kemudian, Putusan PN Ambon Nomor 242/Pdt.G/2017/PN.Amb hingga Putusan PK Nomor 735 PK/Pdt/2022 tertanggal 15 Agustus 2022. Dan juga mengacu pada Pasal 195 HIR atau Pasal 206 RBg menge-nai pelaksanaan putusan pengadilan. “Atas dasar itu, kami meminta PN Ambon tidak menunda pelaksanaan eksekusi dengan mempertimbangkan surat atau usulan perdamaian dari pihak lain,” tandasnya.
Pihaknya turut mempersoalkan pertemuan pada 30 Oktober 2026 di PN Ambon.
Perwakilan saniri dan Urian Ohorella yang hadir dalam perte-muan tersebut lanjutnya tidak mewakili seluruh unsur kelembagaan masyarakat Negeri Tulehu.
Karena itu, pihaknya menegaskan tidak lagi membuka ruang islah dan meminta PN Ambon segera melaksanakan eksekusi putusan pengadilan.
Mereka bahkan mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran apabila tuntutan tersebut tidak segera dipenuhi. Aksi itu rencananya melibatkan mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP) di lingkungan Unidar Ambon.
Selain menuntut percepatan eksekusi, BEM juga menyatakan akan mendesak pencopotan Ketua PN Ambon yang mereka nilai tidak profesional dalam menangani persoalan tersebut. Ia berharap aparat penegak hukum segera memberikan kepastian hukum terhadap sengketa pengelolaan Unidar Ambon. (S-25)
