Penanganan kasus dugaan korupsi bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 29 Seram Bagian Barat (SBB) Tahun Anggaran 2025 kembali disorot.
Sejumlah kalangan mendesak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku segera memberikan kepastian hukum dalam perkara tersebut.
Apabila penyidik telah menemukan bukti yang cukup maka segera tetapkan tersangka kasus proyek pembangunan sekolah yang menelan anggaran sebesar Rp6.702.245.000 atau sekitar Rp 6,7 miliar.
Kasus ini mempertanyakan perkembangan penanganan perkara yang dinilai belum memberikan kepastian hukum.
Kasus ini oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara dalam proyek pembangunan USB SMAN 29 SBB.
Kasus ini tidak boleh didiamkan terlalu lama. Penanganan perkara yang berlarut-larut tanpa kepastian hukum tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga berpotensi menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Dugaan penyimpangan anggaran dalam pembangunan fasilitas pendidikan harus menjadi perhatian serius karena berpotensi berdampak pada kepentingan masyarakat.
Program pembangunan sekolah semestinya memberikan manfaat nyata, terutama untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
Kita berharap perkara tersebut tidak berlarut-larut tanpa kepastian, mengingat anggaran yang digunakan merupakan dana negara yang diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas pendidikan.
Diketahui, proses perhitungan itu telah berlangsung sejak 13 September 2026. Namun, hingga saat ini, hasil penghitungan final kerugian keuangan negara belum rampung.
Proyek pembangunan USB SMAN 29 SBB pada 2025 memperoleh bantuan anggaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 6.702.245.000.
Pelaksanaan proyek dilakukan secara swakelola dengan kepala sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.(*)