SIWALIMA.id > Berita
Malteng Membangun , Suplemen | Rabu, 20 Agustus 2025 pukul 15:15 WIT
Zulkarnain Evaluasi Penanganan Konflik Sawai – Masihulan

BUPATI Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir memimpin rapat evaluasi penanganan konflik sosial antara Negeri Sawai dan Negeri Administratif Masihulan, Kecamatan Seram Utara, di Operation Room lantai 3 Kantor Bupati, Jumat (15/8).

Rapat tersebut dihadiri Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Konflik Sawai–Masihulan yang terdiri dari unsur TNI/Polri, tim rekonsiliasi, tim rehabilitasi, dan tim rekonstruksi.

Dalam arahannya, Bupati Zulkarnain menegaskan rapat evaluasi ini bertujuan memperbaiki langkah, memperkuat koordinasi, dan memastikan masyarakat di kedua negeri dapat kembali hidup damai dan produktif.

“Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI/Polri atas loyalitas dan kerja keras menjaga keamanan pasca konflik. Kondisi kamtibmas yang kondusif ini harus terus dijaga melalui komunikasi lintas sektor dan pusat komando informasi agar tidak ada lagi potensi gesekan,” tandasnya.

Bupati juga meminta Tim Rekonsiliasi memperkuat dialog rutin antar tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda kedua wilayah, serta melibatkan perempuan dan anak muda sebagai agen penyebar narasi positif.

Terkait kesepakatan damai yang akan dirumuskan, Zulkarnain menekankan agar dokumen tersebut disosialisasikan secara luas dan dipahami semua pihak.

Untuk Tim Rehabilitasi, Ia menginstruksikan pelaksanaan trauma healing secara rutin, memprioritaskan layanan sosial bagi korban, khususnya anak-anak, berupa bantuan kesehatan, psikososial, dan pendidikan.

Sementara untuk Tim Rekonstruksi, bupati berharap pembangunan 12 unit rumah yang dialokasikan melalui APBD segera dilaksanakan, termasuk perbaikan rumah dan fasilitas umum lainnya dengan dukungan pemerintah provinsi.

Zulkarnain juga meminta agar tenaga kerja lokal dari kedua komunitas dilibatkan untuk memulihkan ekonomi sekaligus memperkuat hubungan sosial.

Lebih jauh, Bupati menegaskan tidak ada toleransi terhadap provokasi, ujaran kebencian, atau tindakan lain yang dapat memicu konflik baru. “Pemerintah daerah akan terus mengawal proses penyelesaian konflik ini hingga masyarakat benar-benar pulih. Mari kita mem-bangun negeri ini dengan sema-ngat gotong royong dan keber­samaan,” pungkasnya. (S-17)

BERITA TERKAIT