WAKIL Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdulah Asis Sangkala menegaskan, pinjaman yang diterima Pemprov dari PT Sarana Multi Infrastruktur harus tepat sasaran.
Hal ini disampaikan Sangkala merespon keputusan PT SMI yang akan memberikan pinjaman sebesar 196 miliar rupiah kepada Pemerintah Provinsi Maluku.
Kepastian besaran pinjaman dari PT SMI ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Abdulah Asis Sangkala kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (17/9).
Sangkala mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku sejak awal memang mengusulkan 1.5 triliun ke PT SMI karena itu DPRD dan Pemprov sepakat untuk memasukan pinjaman tersebut kedalam APBD 2026 karena itu belanja pemerintah naik 3.89 triliun.
Pasca usulan tersebut, Pemprov kata Sangkala melakukan negosiasi dengan pihak PT SMI agar menyetujui pinjaman sesuai usulan namun hingga hasil pertemuan terakhir PT SMI hanya menyanggupi pinjaman sebesar 196 miliar.
“Setelah dilakukan negosiasi oleh pemerintah daerah kita tidak bisa mendapatkan pinjaman sebesar 1.5 triliun itu jadi kita hanya dapat 196 miliar,” ucap Sangkala.
Besaran pinjaman tersebut kata Sangkala telah disesuaikan dengan platfom tertinggi pinjaman yang diizinkan Kementerian Keuangan bagi Pemerintah Provinsi Maluku yakni 300 miliar rupiah.
Selain itu besaran pinjaman harus disesuaikan dengan kapasitas dan kesehatan fiskal dimana PT SMI menilai kemampuan membayar kembali daerah melalui rasio kemampuan keuangan seperti Debt Service Coverage Ratio (DSCR) untuk mencegah risiko gagal bayar.
“DSCR Pemprov Maluku menurut PT SMI hanya mampu sebesar 196 miliar jadi tidak bisa capai 1.5 triliun,” tegas Sangkala.
Sangkala memastikan disamping pinjaman dari PT SMI, pemprov Maluku juga akan mengajukan pinjaman sebesar 100 miliar ke Bank Maluku-Maluku sehingga total pinjaman pemprov Maluku mencapai 296 miliar.
Pinjaman sebesar 296 miliar tersebut sambung Sangkala akan dimasukkan ke dalam APBD perubahan yang sedang dibahas saat ini sehingga kegiatan yang berjalan di penghujung tahun ini dapat terealisasi.(S-20)
