KOMISI III DPRD Provinsi Maluku dipastikan akan memperjuangkan penambahan armada kapal di Kementerian Perhubungan.
Penegasan ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Mu’min Refra kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Jumat (17/1).
Mu’min menjelaskan, persoalan ketersediaan armada laut dan trayek baru merupakan salah satu kebutuhan mendesak masyarakat Maluku.
Hingga saat ini total terdapat 11 armada milik ASDP dan delapan armada milik Panca Karya yang beroperasi di wilayah Maluku, namun masih banyak daerah yang belum dijangkau.
“Masih banyak wilayah di Maluku yang belum disinggahi kapal, ini yang menjadi persoalan besar untuk di selesaikan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,” ungkap Mu’min.
Langkah nyata yang akan dilakukan Komisi kata Mu’min yakni menyambangi langsung Kementerian Perhubungan dan ASDP pusat guna meminta adanya kebijakan penambahan kapal di Maluku khususnya ferry.
Menurutnya penambahan jalur lintas penyebrangan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan sehingga Pemerintah Provinsi dan DPRD tidak dapat berbuat banyak selain meminta langsung ke Kemenhub.
“DPRD Provinsi Maluku juga terus mendorong adanya penambahan kapal agar jalur-jalur yang saat ini belum terisi dapat kita terpenuhi, makanya kita akan minta langsung ke Kemenhub,” tegasnya.
Mu’min menegaskan banyak daerah di Maluku kaya akan sumber daya alam yang didukung dengan arus orang yang cukup besar tetapi belum mendapatkan fasilitas laut yang baik.
Karenanya solusi yang tepat adalah harus adanya penambahan armada dan pembukaan jalur baru sehingga arus barang dan orang dapat terdistribusi dengan lancar.
“Tentu harapan Komisi III agar semua jalur dapat disinggahi kapal sehingga pergerakan barang dan orang itu betul-betul normal guna peningkatan ekonomi di Maluku,” tandasnya.(S-20)