DPRD Provinsi Maluku memastikan peraturan daerah tentang pelayanan publik bakal menjawab kebutuhan di wilayah kepulauan.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Maluku, Richard Rahakbauw mengaku pihaknya saat ini mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelayanan Publik.
Regulasi ini dirancang khusus untuk menjawab tantangan geografis Maluku sebagai Provin-si Kepulauan agar pelayanan dasar bagi masyarakat dapat berjalan secara maksimal.
Rahakbauw kepada Siwalima melalui pesan whatsapp, Rabu (11/11) menjelaskan karakteristik wilayah kepulauan menuntut adanya pendekatan pelayanan publik yang berbeda antara daerah daratan kontinental dan wilayah kepulauan terpencil.
“Perbedaan pelayanan publik antara daerah wilayah kontinental dan juga wilayah kepulauan itu kan juga berbeda. Karena itu, memang kita sangat konsen untuk bagaimana cara, untuk kemudian mengakomodir apa yang menjadi kepentingan daripada masalah pelayanan publik sehingga ke depan itu dilakukan pelayanan yang maksimal yang diberikan oleh penyelenggara dengan menginginkan OPD terkait, agar daerah itu bisa akses kepada masyarakat,” ucap Rahakbauw.
Ia menekankan fokus perhatian dalam ranperda pelayanan publik nanti harus diberikan kepada masyarakat di pulau-pulau yang sulit dijangkau dengan aksesibilitas di titik-titik tertentu, seperti pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Sosial, serta wilayah yang masih terisolasi dan belum tersentuh akses transportasi darat, laut, maupun udara, menjadi prioritas utama agar solusi pelayanan dapat segera dihadirkan.
Sebagai langkah penyusunan yang komprehensif, DPRD Maluku telah melaksanakan uji publik serta menjaring berbagai masukan dari pemangku kepentingan. Berbagai elemen masyarakat turut dilibatkan, mulai dari pascasarjana hukum, sarjana ilmu hukum, akademisi, mahasiswa hingga lembaga Ombudsman.
Berbagai masukan konstruktif dari para akademisi dan mahasiswa ini nantinya akan diintegrasikan untuk menyempurnakan Ranperda Pelayanan Publik dan setelah tahap penyempurnaan dan sinkronisasi hukum selesai, regulasi ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat.
“Tadi memang kita pra-penye-larasan, nanti kita menyamakan konsep berpikir kita dulu, sama-sama berdiskusi dengan Bapemperda, dari penyusunannya, dari undang-undangnya, kemudian istilah-istilah di dalam rancangan Peraturan Daerah, Sistem Pelayanan, Sistem Pelayanan berbasis elektronik, ya kita harus juga menyamakan itu,” tambahnya.
Lebih lanjut, regulasi ini dirancang agar bersifat umum namun tetap fleksibel untuk ditindaklanjuti secara spesifik oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Maluku. Hal ini penting agar penyelenggaraan pelayanan publik dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota dapat berjalan selaras dengan kondisi objektif di masing-masing wilayah.
“Dengan adanya Perda Pelayanan Publik ini, DPRD Maluku optimis kelompok masyarakat yang rentan dan berada di wilayah terluar dapat merasakan kehadiran negara secara nyata melalui pelayanan publik yang cepat, mudah, dan merata,” harapnya.(S-20)
