AMBON, Siwalima.id - Tim auditor Kejaksaan Tinggi Maluku didesak segera menun­taskan audit kerugian negara kasus dugaan korupsi bantuan sosial senilai Rp9,7 miliar, milik Dinas Koperasi dan UKM Kabu­paten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2023.

Audit kasus tersebut hingga kini masih berada di meja auditor internal Kejati Maluku. Se­yogyanya, hasil audit kerugian negara tersebut merupakan salah satu bukti pendukung bagi Kejari Maluku Tengah menetapkan tersangka. 

Kasi Pidsus Kejari Malteng, Rian Lopulalan ketika dikonfirmasi Siwalima mengaku pihaknya masih menunggu hasil audit dari tim auditor.

“Masih digarap auditor. Kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa peroleh hasilnya, “singkat Lopulalan ke­pada Siwalima, Senin (9/11).

Menanggapi hal itu, Praktisi hukum, Marnex Salmon menilai kinerja auditor internal Kejati Maluku dalam menghitung keru­gian negara kasus Bansos Malteng terlalu lambat.

“Kalau dilihat-lihat proses per­hitungan yang dilakukan oleh auditor internal Kejati Maluku ter­hadap kasus Bansos Malteng ini tergolong lamban,”kata Salmon ke­pada Siwalima melalui sambu­ngan selulernya, Selasa (10/11). 

Dia menilai tim penyidik sudah melakukan klarifikasi terhadap ratusan penerima bantuan dan kemudian menyerahkan hasilnya ke tim auditor. Untuk itu ia berharap auditor segera menuntaskan pro­ses perhitungan kerugian negara.

“Kan semua data sudah dise­rahkan penyidik jadi tim auditor hanya melakukan perhitungan sehingga mestinya dengan rens waktu yang ada sudah ada hasil yang diperoleh, “terangnya.

Dengan demikian, pengacara muda ini mendesak agar tim auditor segera menuntaskan perhi­tungan kerugian negara, sehingga tahapan penyidikan kasus ini bisa dilanjutkan.

“Yang ditunggu kini hanya hasil audit yang sangat diperlukan penyidik untuk menetapkan ter­sangka. Jadi kami mendesak tim auditor segera bergerak cepat untuk tuntaskan perhitungan ke­rugian negara agar supaya proses penetapan tersangka bisa dila­kukan,” pungkasnya. 

Kejari Pastikan

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Maluku Tengah memastikan penyi­dikan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Tahun Anggaran 2023 senilai Rp9,7 miliar tetap berjalan dan akan ditun­taskan.

Kejari menegaskan, tidak ada pihak yang akan diloloskan dari jerat hukum apabila terbukti terlibat dalam kasus yang telah ditangani penyidik selama kurang lebih satu tahun tersebut.

Penegasan itu disampaikan Kasi Intel Kejari Maluku Tengah, Yudha Warta Prambada Arianto kepada wartawan dalam konfe­rensi pers di Kantor Kejari Malteng, Selasa (3/11).

Yudha menjelaskan, saat ini penyidik masih menunggu hasil perampungan perhitungan keru­gian keuangan negara yang dilakukan auditor internal Kejak­saan Tinggi Maluku.

Menurutnya, hasil perhitungan kerugian negara menjadi salah satu tahapan penting untuk me­nuntaskan proses penyidikan sekaligus menentukan langkah hukum selanjutnya.

“Kita tetap on the track. Kasus ini tidak akan berhenti dan akan terus berjalan. Siapa pun yang terlibat akan tetap kita giring ke penjara. Kita sementara menunggu hasil perhitungan kerugian negara yang saat ini dihitung oleh auditor internal Kejaksaan Tinggi Maluku,” tandas Yudha.

Ia menegaskan, komitmen Keja­ri Malteng dalam menangani per­kara korupsi tidak pernah berubah. Seluruh perkara yang telah ditangani akan diproses hingga tuntas berdasarkan fakta dan alat bukti hukum.

Karena itu, Yudha meminta masyarakat tetap memberikan kepercayaan kepada penyidik untuk bekerja. 

Ia memastikan, tidak ada pihak yang mendapat perlakuan isti­mewa dalam proses penegakan hukum, termasuk apabila keter­libatan itu mengarah kepada pejabat maupun pihak lainnya.

Sementara itu, informasi yang dihimpun Siwalima di lingkungan Kejari Malteng menyebutkan, penyidik kabarnya telah meng­antongi sejumlah nama yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Namun, identitas pihak-pihak yang berpotensi dimintai pertang­gungjawaban pidana itu belum dapat dipastikan secara resmi. 

Penyidik masih menunggu rampungnya perhitungan kerugian keuangan negara sebelum meng­umumkan perkembangan lebih lanjut kepada publik.

Spekulasi yang berkembang di Masohi menyebutkan, pihak-pihak yang berpotensi terseret dalam kasus ini berasal dari sejumlah kalangan, mulai dari lingkaran pejabat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, anggota DPRD Maluku Tengah hingga kelompok penerima bantuan.

Meski demikian, informasi terse­but belum memperoleh konfirmasi resmi dari penyidik.

Yudha sendiri enggan ber­spekulasi mengenai siapa saja pihak yang akan dimintai per­tanggungjawaban dalam perkara tersebut.

Ia kembali menegaskan, siapa pun yang terbukti terlibat, baik pejabat pemerintah, anggota DPRD, kelompok penerima ban­tuan maupun pihak lainnya, tetap akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(S-29)