PEMERINTAH Kabupaten Kepu­lauan Tanimbar mulai mematangkan penataan kawasan Bandara Mat­hilda Batlayeri sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah itu.

Langkah tersebut dilakukan mela­lui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Bandara Mathilda Batlayeri yang digelar Pemkab Kepulauan Tanimbar mela­lui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Kemen­terian ATR/BPN.

Focus Group Discussion (FGD) I penyusunan RDTR tersebut ber­langsung di Ruang Rapat 3 Koki, Saumlaki, Jumat (2/10).

Kegiatan dibuka Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, dr. Juliana Ch Ratuanak, didampingi Kepala Dinas PUPR Abraham Jaolath.

Juliana kepada Siwalima, Senin (5/10), di Saumlaki, mengatakan penyu­sunan RDTR menjadi langkah pen­ting untuk memastikan per­kemba­ngan kawasan sekitar bandara ber­jalan terarah dan memiliki kepastian hukum.

Menurutnya, keberadaan Bandara Mathilda Batlayeri memiliki posisi strategis dalam mendukung konek­tivitas dan pertumbuhan ekonomi Tanimbar.

“Penataan kawasan ini sangat penting karena kita ingin pemba­ngunan di sekitar Bandara Mathilda Batlayeri berjalan terarah, tertata dan memiliki kepastian hukum,” ujar Juliana.

Ia mengatakan, kawasan bandara ke depan tidak hanya dipandang sebagai fasilitas transportasi, tetapi juga dapat berkembang menjadi kawasan strategis yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Harapan kita kawasan ini bisa menjadi salah satu pusat pertum­buhan ekonomi baru di Tanimbar. Karena itu, sejak awal harus ditata dengan baik dan memperhatikan berbagai aspek, termasuk lingku­ngan,” katanya.

Dalam FGD tersebut, pembahasan difokuskan pada penyepakatan deliniasi RDTR serta penjaringan isu pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari Kajian Lingku­ngan Hidup Strategis (KLHS).

Juliana menegaskan, pembangu­nan kawasan tidak boleh meng­abaikan aspek lingkungan. Menu­rut­nya, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seimbang dengan per­lindungan ekosistem.

“Penataan ini menjadi blueprint penting agar pembangunan di sekitar kawasan Bandara Mathilda Batlayeri memiliki kepastian hukum, terarah, dan tetap menjaga keseim­bangan eko­sistem lingkungan,” tegasnya.

Ia menambahkan, RDTR juga dibutuhkan untuk memberikan arah yang jelas bagi pengembangan ka­wasan, termasuk membuka peluang investasi yang tetap sesuai dengan ketentuan tata ruang.

“Kalau tata ruangnya jelas, maka masyarakat maupun investor memiliki kepastian mengenai arah pengembangan kawasan. Ini yang ingin kita bangun,” ujarnya.

Dukungan terhadap penyusunan RDTR tersebut juga disampaikan pemerintah pusat melalui Kasubdit Bina Perencanaan Tata Ruang Dae­rah Wilayah II.E, Dian Ayu Wulan­dari, yang mengikuti kegiatan secara daring.

Kegiatan turut melibatkan berba­gai pemangku kepentingan, mulai dari Pemprov Maluku, pimpinan OPD teknis, Kepala UPBU Bandara Mathilda Batlayeri, para camat hi­ngga kepala desa yang berada di ka­wasan penyangga, yakni Desa Lorulung, Tumbur, Wowonda dan Ilngei.

Juliana mengatakan, keterlibatan berbagai pihak tersebut penting agar rencana tata ruang yang disusun benar-benar memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di kawasan sekitar bandara.

“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Masukan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, masyarakat dan pemerintah desa sangat penting agar RDTR yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan,” katanya.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama terkait penyu­sunan RDTR dan penjaringan isu pembangunan berkelanjutan yang dipandu Tim Penyusun Kemen­terian ATR/BPN.

Juliana berharap proses penyu­sunan RDTR dapat berjalan dengan baik dan menjadi dasar bagi pemba­ngunan kawasan Bandara Mathilda Batlayeri dalam jangka panjang.

“Kita ingin pembangunan Tanim­bar ke depan semakin tertata. Kawasan bandara harus kita siapkan menjadi bagian dari pertumbuhan Saumlaki dan Tanimbar, tetapi tetap dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan,” tandasnya.(S-26)