DPRD Maluku mendesak pemerintah provinsi untuk melakukan pelatihan tenaga kerja lokal guna mendukung operasional Blok Masela.
Pasalnya DPRD Maluku menilai belum ada upaya penyiapan tenaga kerja lokal yang signifikan dan masif melalui program pelatihan oleh Pemprov Maluku bagi tenaga kerja lokal.
Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun mengungkapkan, saat ini proyek blok Masela sudah memasuki tahapan menyerapan tenaga kerja walaupun masih bersifat terbatas dan dikhususkan pada posisi tertentu seperti Admin SHE, Storeman/Warehouseman, Teknisi Perancah (Scaffolder), Project Admin, dan Teknisi Ledeng (Plumber).
Namun, yang menjadi persoalan saat ini berkaitan dengan penyiapan tenaga kerja lokal yang harus dilakukan pemerintah daerah sejak saat ini sehingga anak-anak Maluku memiliki kualitas untuk bekerja di Blok Masela.
“Berkaitan dengan akan beroperasi PSN lapangan gas abadi blok Masela maka abnggar meminta perhatian serius peme-rintah daerah untuk menyiapkan sumber daya manusia melalui program kegiatan pelatihan,” ungkap Benhur kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (13/10).
Menurutnya kewenangan melakukan rekrutmen tenaga kerja memang menjadi tugas perusahaan namun pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab memastikan anak-anak Maluku memiliki kemampuan dan keahlian untuk bekerja di Blok migas terbesar di Indonesia tersebut.
Pemerintah daerah kata Benhur tidak boleh hanya sekedar berkoordinasi dengan pihak Inpex terkait prioritas tenaga kerja lokal saja tanpa menyiapkan tenaga kerja dari aspek keahlian yang dibutuhkan di blok Masela.
“Program-program pelatihan itu penting dilakukan guna mempersiapkan anak daerah menjadi tenaga kerja yang terampil dan kompeten termasuk mendapat lisensi untuk dipekerjakan pada jabatan-jabatan di Blok Masela,” tegasnya.
Benhur meminta Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran bagi penguatan program pelatihan tersebut guna menjawab kebutuhan tenaga kerja lokal di blok Masela.(S-20)
