PEMERINTAH Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan penataan pemerintahan desa.
Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, melakukan audiensi strategis dengan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, La Ode Ahmad P Bolombo, di Jakarta, Selasa (15/9) lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Jauwerissa didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) KKT, Francois Zadrach Tagurih.
Sementara Dirjen Bina Pemdes didampingi sejumlah pejabat eselon Kemendagri, di antaranya Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa, serta Kasubdit Fasilitasi Kerjasama Lembaga Pemerintahan Desa.
Audiensi tersebut membahas sedikitnya sembilan agenda strategis yang dinilai penting bagi percepatan pembangunan desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Sembilan agenda itu meliputi dukungan program strategis Ditjen Bina Pemdes untuk daerah, penegasan batas wilayah antar desa, pengakuan masyarakat hukum adat dan tanah ulayat, penataan administrasi untuk peningkatan status dusun menjadi desa, serta persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.
Selain itu, dibahas pula peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengusulan penambahan kuota Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) khusus putra-putri Tanimbar, pengembangan potensi desa melalui blue economy, desa digital, ekowisata dan desa tematik, serta rencana kunjungan kerja Dirjen Bina Pemdes ke Tanimbar.
Jauwerissa mengatakan, audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkab KKT memastikan berbagai kebutuhan pembangunan desa mendapatkan dukungan pemerintah pusat.
“Kami datang untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan dan agenda strategis pembangunan desa di Tanimbar. Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan sehingga program-program tersebut dapat berjalan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Jauwerissa selasa (22/9) di Saumlaki.
Menurut dia, penguatan pemerintahan desa menjadi penting karena desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Pemerintahan desa harus terus diperkuat, baik dari sisi kapasitas aparatur, administrasi pemerintahan maupun pengembangan potensi ekonomi desa. Ini menjadi bagian penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Tanimbar,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, Bupati juga menyampaikan aspirasi masyarakat pesisir terkait keberlanjutan mata pencaharian pengambilan telur ikan.
Persoalan tersebut turut menjadi perhatian dalam pembahasan, terutama dalam konteks pengembangan kawasan dan pembangunan strategis di Tanimbar.
Di sisi lain, Ditjen Bina Pemdes mendorong desa-desa di Tanimbar mengambil peran dalam menjaga ruang dan mendukung kondusifitas pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Abadi Masela.
Desa diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan tata kelola kawasan sekaligus menjaga kepentingan masyarakat lokal.
Jauwerissa menegaskan, pembangunan PSN harus berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat desa.
“Pembangunan harus memberikan ruang yang besar bagi masyarakat lokal. Desa harus dipersiapkan agar mampu mengambil bagian dalam proses pembangunan, termasuk dalam menjaga lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat,” katanya.
Dalam pertemuan itu, Kemendagri juga memberikan sejumlah arahan kepada Pemkab KKT.
Pemkab diminta segera menyiapkan regulasi teknis terkait penataan desa dan pelaksanaan Pilkades serentak. Pemerintah daerah juga didorong mempercepat proses penataan dan peningkatan status dusun menjadi desa.
Untuk pengusulan tambahan kuota Praja IPDN, Pemkab KKT diminta menyampaikan surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri.
Sementara untuk peningkatan kapasitas aparatur desa, Ditjen Bina Pemdes dijadwalkan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa secara langsung di Saumlaki pada Oktober 2026.
Agenda tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat kemampuan aparatur desa dalam menjalankan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan desa.
“Kami menyambut baik arahan dan dukungan dari Ditjen Bina Pemdes. Ini akan menjadi dasar bagi kami untuk menindaklanjuti berbagai program yang sudah dibahas, termasuk pelaksanaan Bimtek di Saumlaki,” ujar Jauwerissa.
Audiensi tersebut menghasilkan komitmen positif dari jajaran Ditjen Bina Pemdes untuk mendukung program Pemkab KKT pada tahun anggaran 2027.
Selain dukungan terhadap agenda pembangunan desa, Dirjen Bina Pemdes beserta jajaran juga menyatakan kesiapan untuk melakukan kunjungan kerja langsung ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Bagi Pemkab KKT, kunjungan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi sekaligus membuka ruang pembahasan langsung mengenai berbagai persoalan pemerintahan dan pembangunan desa di daerah kepulauan.
“Kami tentu berharap kunjungan kerja Dirjen Bina Pemdes ke Tanimbar dapat segera terealisasi. Dengan melihat langsung kondisi di lapangan, berbagai kebutuhan dan tantangan desa di Tanimbar dapat dipahami secara lebih komprehensif,” tandas Jauwerissa.(S-26)
