AMBON, Siwalima.id - Polda Maluku, masih melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dana hibah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah senilai Rp75 miliar.
Hingga kini, penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak terkait untuk mendalami dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
Kepala Seksi Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Maluku, AKP Imelda Haurissa mengatakan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan.
“Masih penyelidikan permintaan keterangan pihak-pihak terkait,” kata Imelda saat dikonfirmasi via pesan whatsapp, Rabu (18/11).
Penjelasan tersebut menunjukkan belum adanya titik terang dalam penanganan kasus tersebut. Padahal sudah puluhan orang dimintai keterangan.
Sebelumnya, penanganan dugaan penyimpangan dana hibah Pemkab Maluku Tengah ini mendapat sorotan dari praktisi hukum Maluku, Alfred Victor Tutupary.
Alfred mendesak Ditreskrimsus Polda Maluku segera melakukan gelar perkara untuk mengevaluasi hasil penyelidikan sekaligus menentukan kemungkinan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan.
Menurut Alfred, pemeriksaan terhadap para penerima hibah memang penting untuk memverifikasi penggunaan anggaran. Namun, penyelidikan tidak boleh hanya berfokus pada penerima hibah.
Ia meminta penyelidik turut menelusuri pihak-pihak yang berperan dalam proses pengajuan proposal, verifikasi, persetujuan hingga pencairan dana hibah.
“Peran pejabat di lingkungan Pemkab Maluku Tengah, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses pengambilan keputusan anggaran juga harus dimintai keterangan,”ujarnya.
Menurut dia, penyelidik sebelumnya telah mempelajari dokumen hasil pemeriksaan Ins-pektorat dan meminta keterangan sejumlah penerima hibah.
Dengan bekal tersebut, ia menilai Polda Maluku perlu mengevaluasi kecukupan hasil penyelidikan untuk menentukan apakah perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Kasus ini terungkal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dana hibah Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2024.
Dalam laporan audit tersebut, BPK mengidentifikasi tiga kategori permasalahan utama, yaitu; Pene-rima hibah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ), penerima hibah yang tidak berbadan hukum, penerima hibah yang menerima dana secara berturut-turut.
Di ketiga kategori itu, nilai terbesar berada pada penerima hibah yang belum menyerahkan LPJ, dengan total mencapai Rp 68,5 miliar kepada 121 penerima. Penyaluran dana tersebut dilakukan melalui sejumlah instansi, termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda, serta Badan Kesbangpol. Selain itu, terdapat pula temuan dana sebesar Rp 2,5 miliar yang disalurkan kepada 54 penerima yang tidak berbadan hukum, serta Rp 4,2 miliar kepada 37 penerima hibah berturut-turut pada tahun anggaran 2023. (S-25)