AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Provinsi Maluku menyebut, 13 calon Daerah Otonomi Baru (DOB), seluruhnya belum memenuhi syarat untuk diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri.
Belum terpenuhi syaratnya 13 calon DOB ini disampaikan Plt Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda Maluku, Eli Patty kepada wartawan di Kantor Gubernur, Senin (16/11).
Patty menjelaskan, hingga saat ini tercatat sekitar 13 DOB yang telah diusulkan DPRD Maluku kepada pemprov untuk dilakukan verifikasi administrasi pendukung pengusulan ke Kemendagri.
13 calon DOB tersebut diantaranya, Daerah Persiapan Kabupaten Kepulauan Terselatan Kepulauan Gorom Wakate, Daerah Persiapan Kabupaten Kepulauan Kei Besar, Daerah Persiapan Kabupaten Aru Perbatasan, Daerah Persiapan Kabupaten Tanimbar Utara, Daerah Persiapan Kabupaten Seram Utara Raya, Daerah Persiapan Kabupaten Jazirah Leihitu, Daerah Persiapan Kabupaten Talabatai, Daerah Persiapan Kabupaten Buru Kaiely.
Selanjutnya Daerah Persiapan Kota Bula, Daerah Persiapan Kota Kepulauan Lease, Daerah Persiapan Kota Kepulauan Huamual dan Daerah Kawasan Khusus Banda.
"Dari 13 calon yang sudah memasukan dokumen ke Pemprov ternyata semuanya belum memenuhi syarat pemekaran suatu wilayah otonomi baru," ungkap Patty.
Setiap usulan yang disampaikan ke pemprov kata Patty, tidak serta merta ditindaklanjuti ke Kemendagri, sebab ada tahapan verifikasi yang harus dilakukan secara ketat sebelum usulan disampaikan.
Sementara terkait dengan adanya isu pencabutan moratorium DOB diakhir tahun, hal tersebut masih sebatas isu yang belum dapat diyakini kebenarannya, sebab pencabutan DOB tentu membutuhkan kajian yang matang.
"Dari dokumen yang diserahkan memang belum lengkap, karena itu kalaupun moratorium dicabut, pemprov tidak serta merta mengusulkan semuanya. Karena itu, diwaktu yang ada ini harus dimanfaatkan untuk melengkapi dokumen," tandas Patty.
Menurut Patty, untuk diusulkan menjadi calon DOB, maka ada sejumlah syarat yang wajib dipenuhi, yakni, bagi calon DOB kabupaten, maka cakupan wilayah minimal 5 kecamatan, sedangkan untuk calon DOB kota cakupan wilayah minimal terdiri dari 4 kecamatan.
"Selain syarat cakupan wilayah ada juga persyaratan fisik dan teknis seperti aspek kependudukan, luas wilayah, batas wilayah, potensi ekonomi, kemampuan keuangan atau fiskal, sosial budaya, pertahanan dan keamanan,” urai Patty.
Patty memastikan, apbila seluruh persyaratan telah dipenuhi dan lulus verifikasi, maka pemprov akan mengusulkannya, jika memang pempus telah mencabut kebijakan moratorium DOB.(S-20)