SAUMLAKI, Siwalima.id - Kejaksaan Negeri Tanimbar resmi menahan seorang anggota Polri aktif berinisial AD alias T yang merupakan tersangka dalam kasus penipuan.
Tersangka yang masih anggota kepolisian aktif ini, diduga menipu seorang warga hingga mengalami kerugian sebesar Rp 67,5 juta. Penahanan itu dilakukan, setelah dilakukan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penutut Umum.
Plt Kasi Intel Kejari Tanimbar, Rahmatullah Aryadi kepada Siwalima di ruang kerjanya usai pelaksanaan Tahap II, Rabu (18/11) menjelaskan, penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh penyidik.
"Hari ini kami telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21," jelas Rahmatullah.
Ia mengungkapkan, tersangka diduga melakukan penipuan terhadap korban berinisial SJS alias R dengan modus menawarkan penjualan satu unit mobil pick-up Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi L 8423 C yang berada di rumah dinas Bupati KKT.
"Modusnya, tersangka menawarkan kendaraan tersebut dengan menyampaikan bahwa dirinya diminta pemilik mobil untuk membantu proses penjualan,” beber Aryadi.
Berdasarkan uraian dalam berkas perkara kata Aryadi, kasus tersebut bermula pada 10 Januari 2026, ketika korban memperoleh informasi mengenai adanya kendaraan pick-up yang hendak dijual. Korban bersama istrinya kemudian mendatangi rumah dinas Bupati KKT dan bertemu langsung dengan tersangka.
"Dalam pertemuan itu, tersangka menyampaikan bahwa dirinya mendapat kepercayaan dari pemilik kendaraan untuk membantu menjual mobil tersebut,” beber Aryadi.
Setelah pertemuan itu lanjut Aryadi, tersangka menghubungi korban dan menyampaikan, bahwa harga kendaraan telah disepakati sebesar Rp 67 juta.
Namun, berdasarkan hasil penyidikan, pemilik kendaraan berinisial RJ bersama istrinya SA diduga tidak pernah memberikan kuasa maupun persetujuan kepada tersangka untuk menjual mobil tersebut.
"Faktanya, berdasarkan hasil penyidikan, pemilik kendaraan diduga tidak pernah memberikan kuasa maupun persetujuan kepada tersangka untuk melakukan penjualan,” beber Aryadi.
Untuk meyakinkan korban lanjut Aryadi, pada 12 Januari 2026 tersangka diduga mengirimkan video yang memperlihatkan keberadaannya di rumah dinas Bupati KKT. Tersangka juga mengirimkan tangkapan layar percakapan yang seolah-olah menunjukkan adanya koordinasi dan persetujuan pemilik kendaraan.
"Video dan tangkapan layar percakapan tersebut diduga digunakan untuk meyakinkan korban, bahwa transaksi jual beli kendaraan telah mendapatkan persetujuan pemiliknya,” jelas Aryadi.
Lantaran percaya terhadap penjelasan tersebut kata Aryadi, korban kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp 67 juta kepada tersangka dan melakukan transfer sebesar Rp500 ribu melalui rekening bank atas nama tersangka.
Dengan demikian, total uang yang diterima tersangka mencapai Rp 67,5 juta. Tersangka juga diduga menandatangani kwitansi sebagai bukti penerimaan uang dari korban.
Namun, persoalan muncul ketika korban bermaksud mengambil kendaraan pada keesokan harinya justru memperoleh informasi, bahwa mobil tersebut baru dapat diserahkan, apabila dilakukan pembayaran tambahan hingga Rp70 juta.
"Ketika korban hendak mengambil kendaraan, muncul permintaan pembayaran tambahan. Padahal sebelumnya korban telah menyerahkan uang sebesar Rp 67,5 juta,” ungkap Aryadi.
Korban kemudian berupaya menghubungi tersangka untuk meminta penjelasan, tetapi tidak mendapatkan tanggapan. Karena merasa dirugikan, korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 67,5 juta.
Aryadi mengaku, tersangka yang kini diserahkan kepada JPU masih berstatus sebagai anggota Polri aktif. Bahkan, hingga pelaksanaan Tahap II, belum terdapat penindakan melalui mekanisme profesi kepolisian terhadap yang bersangkutan.
"Yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota Polri aktif. Sejauh informasi yang kami ketahui, belum ada penindakan profesi terhadap tersangka,” ucap Aryadi.
Meski demikian, Kejari Tanimbar memastikan akan melakukan pena-hanan terhadap tersangka untuk kepentingan proses penuntutan. Langkah tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 100 ayat (2) dan Pasal 100 ayat (5) KUHAP.
Tidak hanya itu, adanya informasi mengenai dugaan pengulangan tindak pidana yang dilakukan tersangka sebagaimana tercantum dalam laporan polisi pada Propam.
"Terdapat laporan polisi pada Propam terkait dugaan pengulangan tindak pidana oleh tersangka. Hal ini menjadi salah satu informasi yang kami sampaikan dalam penanganan perkara," tandas Aryadi.
Atas dugaan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 492 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana penipuan.
Setelah Tahap II ini, JPU akan mempersiapkan proses penuntutan dan pelimpahan perkara ke pengadilan. Dengan beralihnya tanggung jawab penanganan perkara dari penyidik kepada JPU, maka proses hukum terhadap anggota polisi aktif tersebut kini memasuki tahap penuntutan.
"Selanjutnya, seluruh proses akan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tutup Aryadi.(S-26)