SIWALIMA.id > Berita
Pendidikan | Jumat, 20 November 2026 pukul 12:57 WIT
Girsang: Biaya Logistik Jadi Persoalan Daerah Kepulauan

AMBON, Siwalima.id - Ketua Divisi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan, Prof Wardis Girsang menyebut banyak kendala yang dihadapi oleh daerah kepulauan di seluruh Indonesia.

“Tingginya biaya logistik dan keterbatasan konektivitas jadi persoalan utama yang selama ini dihadapi daerah kepulauan, tegas Girsang kepada Wartawan, di Kampus Unpatti, Poka, Ambon, Kamis (19/11).

Kondisi ini kata Girsang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Untuk itu Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan, berupaya menyatukan kekuatan akademik dari untuk memper­juangkan pemerataan pemba­ngu­nan dan meningkatkan posisi tawar daerah dalam kebijakan nasional.

Pembentukan konsorsium juga merupakan langkah strategis untuk membangun kolaborasi antar perguruan tinggi.

“Ini sekaligus memperjuangkan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan, jelasnya.

Menurutnya, Indonesia ini kepulauan. Salah satu kendala di wilayah kepulauan adalah logistik yang mahal dan juga konektivitas. “Maluku sudah mengalami persoalan ini sejak lama,” ujarnya.

Dia menjelaskan, gagasan pembentukan konsorsium bermula dari diskusi bersama pimpinan Unpatti. 

Gagasan tersebut kemudian dibahas bersama rektor dan dipresentasikan kepada Wakil Menteri. Dari proses tersebut, muncul pemikiran untuk menyatukan perguruan tinggi dari 10 provinsi berciri kepulauan dalam satu wadah kolaborasi.

Perguruan tinggi yang terlibat berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari perguruan tinggi negeri, swasta, hingga politeknik.

“Wilayah kerja sama tersebut mencakup sejumlah daerah dari kawasan barat Indonesia hingga Manado, Maluku, Lombok dan Nusa Tenggara Timur,” tuturnya.

Penyatuan kekuatan tersebut penting untuk membangun posisi tawar yang lebih kuat dalam memperjuangkan kepentingan daerah kepulauan.

“Kalau kita sendiri mungkin tidak kuat. Karena itu, kita harus bersatu membangun satu kekuatan. Dalam memperjuang­kan kepentingan daerah, bargaining power atau posisi tawar itu penting,” terangnya.

Selain memperkuat kerja sama akademik, konsorsium juga diarahkan untuk mendukung percepatan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan.

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab memberikan kontribusi melalui kajian ilmiah, penelitian dan inovasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan wilayah kepulauan.

Bersama perguruan tinggi yang tergabung dalam konsorsium diharapkan dapat mengambil bagian dalam upaya tersebut.

“Universitas Pattimura, terutama teman-teman dalam konsorsium, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mendukung percepatan Rancangan Undang-Undang Kepulauan,” janjinya.

Ia menyebut regulasi khusus mengenai kepulauan penting agar karakteristik wilayah laut dan kebutuhan pembangunan daerah kepulauan menjadi pertimba­ngan dalam kebijakan nasional, terutama dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran.

Selama ini pembangunan masih cenderung memperhitungkan luas daratan dan jumlah penduduk, sementara wilayah laut belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang seimbang.

Padahal, laut merupakan bagian penting dari wilayah administrasi daerah kepulauan yang membutuhkan pembiayaan untuk pengelolaan sumber daya, infrastruktur, konektivitas dan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau laut daerah kita diperhitungkan, mari biayai juga laut kita. Itu yang kami maksudkan dengan pembangunan berdasarkan karakteristik wilayah,” ujarnya.

Untuk itu ia berharap, kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antara kawasan Timur dan Barat Indonesia.

Ia juga menyoroti besarnya potensi maritim Maluku yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dia menyebutkan, sekitar 92 persen wilayah Maluku merupakan laut. Selain itu, menurut dia, kontribusi produksi ikan Maluku mencapai sekitar 30 persen secara nasional.

Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya laut secara maksimal, terutama karena keterbatasan teknologi dan sarana pendukung.

“Kita ini sekitar 92 persen wilayahnya laut, lalu 30 persen ikan secara nasional berasal dari sini. Tetapi kita belum sepenuhnya menikmati potensi tersebut,” ungkapnya.

Persoalan tersebut juga dialami provinsi kepulauan lainnya. Karena itu, kolaborasi antar daerah diperlukan untuk memperkuat penelitian, inovasi teknologi, dan pengelolaan sumber daya maritim.

Wilayah kepulauan memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai persoalan global, seperti perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, kerusakan terumbu karang dan pencemaran laut.

Dengan menyatukan kekuatan akademik, daerah kepulauan diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam menghadapi tantangan lingkungan tersebut.(S-25)

BERITA TERKAIT